Wawancara Eksklusif dengan Ketua DPW APPSI Lampung Herman Malano tentang Kelangkaan Minyak Goreng

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kelangkaan minyak goreng di pasaran saat ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Tak hanya di Lampung, tetapi juga secara nasional.

Tak hanya langkah, harga minyak goreng pun melonjak. Tak hanya para pelaku usaha rumah makan dan juga UKM jajanan yang mengeluh.

Para ibu rumah tangga pun menjerit dengan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng saat ini.

Untuk melihat situasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng saat ini, Tribun Lampung melakukan wawancara khusus dengan Ketua DPW APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Provinsi Lampung Herman Malano.

Minyak goreng langka belakangan ini, termasuk di pasar. Tanggapan Anda? 

Baca juga: Wawancara Eksklusif dengan Kepala BKKBN Perwakilan Lampung Rudy Budiman tentang Penanganan Stunting

Sebagai pengurus APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Selurih Indonesia) Provinsi Lampung kami sangat prihatin dan ini mengganggu kelancaran pedagang kami yang ada dipasar dimana mereka punya langganan minyak goreng.

Sedangkan minyak goreng sulit didapat dan ini penyebabnya ini kami juga kurang tahu. Sebetulnya pemerintahlah yang lebih tahu dari hulunya kenapa bisa.

Kelangkaan minyak goreng ini apakah juga menjadi pembicaraan di APPSI Lampung?

Benar dan sangat menjadi perbincangan kami, kami sebagai pengurus mendapatkan keluhan dari para pedagang.

Kami memberikan keterangan apa adanya sesuai kapasitas dan pengetahuan kami tentang minyak goreng.

Baca juga: Disperindag Lampung Minta Perusahaan Sisihkan 20 Persen Minyak Goreng

Harapan kami kepada pemerintah dalam sidak itu bukan solusinya dan harusnya droping pasar itu solusi yang terbaik.

Droping pasar minyak goreng murah dan APPSI Lampung siap mendistribusikan minyak goreng tersebut kepada anggota se Provinsi Lampung.

Menurut APPSI Lampung, apa faktor langkanya minyak goreng?

Faktor langkanya minyak goreng itu menurut APPSI Lampung memang dari hulunya mungkin harga  minyak sawit itu mahal sehingga sawit itu diekspor.

Sayang sekali Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memperhitungkan kebutuhan sawit di dalam negeri.