Jokowi Larang Menteri Bicara tentang Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Itu yang Ditunggu Publik

Tribunlampung.co.id – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara tentang penundaan pemilu 2024 mendapatkan respon dari banyak kalangan.

Peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, pernyataan presiden Jokowi tersebut sangat ditunggu publik.

Sebab, kata dia, polemik wacara kontroversial tentang penundaan Pemilu 2024 dan juga perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode memang harus diakhir supaya tidak terus meruncing dan dikhawatirkan memicu benturan di tengah masyarakat.

"Pernyataan lugas dan tegas itu yang sangat ditunggu publik agar polemik tunda pemilu dan atau tiga periode tidak terus-menerus muncul jadi wacana," ujar Siti saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Seperti diketahui, Jokowi meminta para menterinya supaya tidak lagi menyuarakan tentang penundaan pemilu 2024.

Baca juga: Jokowi Melarang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024, Waketum PAN: Wacana Tersebut Sudah Tertutup

Baca juga: Menko Airlangga: Semoga Bantuan Tunai Jadi Kado Indah di Hari Nelayan Nasional

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022) lalu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi meminta para menteri untuk fokus bekerja guna menangani sejumlah permasalaan saat ini dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Semakin lama wacana tersebut jadi pembahasan, semakin tajam pro dan kontra antarmasyarakat," ucap Siti.

Dikatakannya, semakin menebal keterbelahan dalam masyarakat, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah juga akan meningkat.

Diketahui, polemik terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menghangat setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan akan menyampaikan deklrasi mendukung Jokowi menjabat tiga periode selepas Idul Fitri mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi, Surtawijaya, dalam kegiatan Silaturahmi Nasional yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret 2022.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Para Menteri Fokus Bekerja dan Larang Suarakan Penundaan Pemilu 2024

Baca juga: Menko Airlangga: Presiden Minta Program Perlindungan Masyarakat Diintensifkan

Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu terus memicu perdebatan di tengah masyarakat sejak 2019.

Gagasan itu dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

 Sedangkan di luar kabinet, gagasan itu disuarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.