Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp 110,4 Triliun, Komarudin Khawatir Jadi Bancakan Korupsi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 dihitung ulang.

Pasalnya, anggaran yang diajukan total sebesar Rp 110,4 triliun. Rinciannya, anggaran untuk KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 33,8 triliun

"Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun," ujar Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi yang dikutip Selasa (12/4).

"Saya minta untuk dihitung lagi lebih detail, baik APBN maupun APBD, agar dapat dipersiapkan secara bertahap," lanjut Kepala Negara.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, bahwa anggaran Rp 110,4 triliun untuk Pemilu 2024 sangat besar.

Baca juga: KPU:Rencana Pembukaan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 di Bulan Agustus 2022

Baca juga: Bentrok dengan Waktu Pelantikan Anggota KPU, DPR Diminta Jadwal Ulang RDP tentang Pemilu 2024

Namun, ia juga menyadari bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk honor tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Terlalu besar. Tapi mayoritas memang untuk honor tenaga KPPS," kata Mardani.

Mardani pun mengatakan, dalam kondisi negara sedang menghadapi beratnya beban keuangan akibat pandemi, semua pihak perlu saling menjaga. 

Untuk itu, ia sepakat dengan peryataan Presiden agar dana anggaran Pemilu untuk dihitung ulang.

Politisi PKS itu pun mengusulkan, agar dana Pemilu maksimal Rp 60 triliun untuk dua lembaga, baik Bawaslu RI maupun KPU RI.

"Bagus diajukan ulang dengan besaran yang rasional. Maksimal Rp 60 triliun untuk kedua lembaga penyelenggara Pemilu," jelas Mardani.

Potensi Korupsi

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, bahwa rencana anggaran Rp 110,4 triliun itu terlalu tinggi dan sangat tinggi. Ia pun menyebut, pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan harus dihitung ulang soal anggaran Pemilu itu sudah tepat.

"Karena luar biasa tinggi anggaran Pemilu tersebut. Jangan sampai anggaran yang terlampau tinggi tersebut menjadi bancakan korupsi," kata Ujang.

Terlebih, kata Ujang, saat ini negara tengah menghadapi situasi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19. Sehingga, menghitung ulang dan mengurangi anggaran dana Pemilu 2024 yang begitu tinggi menjadi sebuah keniscayaan.

"Penyelenggara Pemilu mesti irit-itit dan menyederhanakan pengadaan-pengadaan barang untuk keperluan Pemilu agar tak terlalu mahal. Kotak suara, kertas suara, tinta, dll, Mesti dicari harga yang termurah dan memiliki kualitas bagus," ujar Ujang.

Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P Djarot Saiful Hidayat berpendapat, perkiraan anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebesar Rp 110,4 triliun perlu dihitung ulang.

Menurut dia, perhitungan anggaran itu perlu dilakukan secara cermat karena ada dua pemilihan dalam satu tahun yang sama. 

Baca juga: KPU Lampung Timur Masih Bahas Usulan Hibah Anggaran Pemilu 2024

Baca juga: Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat, Pemprov Lampung Telah Siapkan Anggaran Pemilu 2024

"Tentunya perlu dihitung ulang karena pemilu 2024 itu kan dua kali pemilu, satu pemilu legislatif dan presiden, kemudian November pemilu kepala daerah seluruh Indonesia, makanya harus dihitung dengan cermat," ujar Djarot.

Gerak Cepat

Presiden Joko Widodo mewanti-wanti supaya jangan ada lagi masyarakat yang terprovokasi isu politik identitas di gelaran Pemilu 2024.

Hal itu ia ungkapkan usai melantik 7 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 7 anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masa jabatan 2022-2027, Selasa (12/4).

"Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Adapun 7 Komisioner KPU RI yang dilantik yakni Hasyim Asy'ari, Mochamad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara tujuh anggota Bawaslu yang dilantik yaitu Rahmat Bagja, Lolly Suhenty, Puadi, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Presiden berharap, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru dilantik tersebut dapat segera bekerja. Ia memerintahkan penyelenggara pemilu tancap gas berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

Jokowi mengatakan, tahapan awal Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

"Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg (pemilu legislatif), pilpres (pemilu presiden), dan pilkada (pemilu kepala daerah) dalam tahun yang sama," ujar dia.

Presiden meminta KPU dan Bawaslu segera mempersiapkan tahapan pemilu secara detail dan matang demi menjaga kualitas demokrasi. Pemerintah, kata dia, akan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.

"Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," kata Jokowi.

Berita tayang di Tribunnews.com