Bandar Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Tak Membantah Telah Usulkan 9 Nama Calon PJ Bupati di 3 Kabupaten

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak membantah telah mengusulkan sembilan nama calon PJ Bupati untuk tiga kabupaten yang akan habis akhir masa jabatan

Penulis: kiki adipratama | Editor: teguh_prasetyo
ist
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak membantah telah mengusulkan sembilan nama calon PJ Bupati untuk tiga kabupaten yang akan habis akhir masa jabatan 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak membantah telah mengusulkan sembilan nama calon PJ Bupati untuk tiga kabupaten yang akan habis akhir masa jabatan (AMJ), pada 22 Mei 2022.

Ketiga kabupaten tersebut adalah Pringsewu, Mesuji, dan Tulangbawang Barat.

Tiap-tiap kabupaten tersebut, Gubernur Lampung mengusulkan tiga nama sehingga total ada sembilan nama usulan PJ Bupati.

Saat ini, ada tiga nama pejabat eselon II yang santer disebut-sebut turut diusulkan sebagai PJ Bupati.

Diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Adi Erlansyah sebagai Pj. Bupati Kabupaten Pringsewu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sulpakar sebagai Pj. Bupati Kabupaten Mesuji, dan Kepala Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air (SDA), Budi Darmawan sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Disinggung mengenai usulan nama-nama Pj Bupati tersebut, Gubernur Arinal enggan berkomentar banyak. 

Dia mengatakan pihaknya belum  mendapatkan persetujuan dari Kemendagri.

"Belum, belum dapat persetujuan dari Menteri (Kemendagri)," kata Arinal saat ditemui di Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/5/2022).

Menurut Arinal, usulan tersebut akan dibahas dalam waktu dekat.

"Nanti akan dibahas lebih lanjut," ujar Arinal.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Adi Erlansyah juga masih enggan merespon. 

Dia tak berkomentar saat disinggung Ikhwal tersebut.

Diketahui, Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016.

Seluruhnya, bakal ada 271 dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak memiliki kepala daerah definitif.

Dalam Pasal 201 ayat (9) disebutkan penjabat gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota akan memimpin daerah hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 memilih kepala daerah definitif.

(Tribunlampung.co.id/Kiki Adipratama)

Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved