Jelang Dimulainya Tahapan Pemilu 2024, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Siap Membantu Kerja KPU

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah siap membantu kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika diperlukan.

Misalnya, apabila KPU membutuhkan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal keuangan.

“Nanti kita fasilitasi keuangan dan sebagainya, tentu harus lewat pemerintah nanti kita perlancar semuanya,” kata dia saat menerima kunjungan rombongan Komisioner KPU di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/5/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu Mahfud mengingatkan KPU agar berhati-hati saat menjalankan tugasnya.

Sebab, kata Mahfud, KPU rentan digugat oleh peserta pemilihan umum (pemilu).

Baca juga: Tahapan Pemilu 2024 akan Dimulai pada Pertengahan Tahun 2022, Jokowi Minta Menterinya Fokus Bekerja

Baca juga: Prabowo Subianto Bersilaturahmi dengan Megawati Soekarnoputri, Hasto: Tak Ada Pembahasan Soal Pemilu

“Saya katakan kepada KPU, hati-hati, apa pun yang Anda lakukan pasti ada yang menggugat.”

“Oleh sebab itu, saya katakan KPU harus firm bahwasanya bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud memastikan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022.

“Kita sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi, 14 Juni itu sebentar lagi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa kedatangannya beserta rombongan untuk bersilaturahim sekaligus mengoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu.

“Supaya pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu, kemudian berjalan secara demokratis dan integritas,” ujar dia.

Presiden Jokowi Minta Menterinya Fokus Bekerja

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada para menteri untuk tetap fokus bekerja.

Baca juga: KPU Lampung Harap PJ Bupati Sukseskan Pemilu, Inilah Kewenangan dan Larangan PJ Kepala Daerah

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Puan: Capres dari PDIP akan Dipilih Langsung oleh Megawati

Jokowi mengatakan, tahapan pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini. Sedangkan untuk pemungutan suara akan digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Permintaan presiden kepada jajarannya itu disampaikan saat  memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2022).

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi.

Presiden pun mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik. Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," kata presiden.

Seperti diketahui, rencana penyelenggaraan Pemilu 2024 sempat menjadi polemik setelah muncul wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Namun demikian, presiden telah angkat bicara terkait ini.

Jokowi memastikan bahwa hari pemungutan suara pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, yakni 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

 Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu.

Ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode," ujarnya.(*)

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com