Ketua DPRD Mesuji Lampung Kritik Pemerintahan Bupati Saply

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Masa pemerintahan Bupati Mesuji Saply TH dan Wakil Bupati Mesuji Haryati Cendralela telah berakhir pada 22 Mei 2022.

Sebelumnya, Saply TH dilantik sebagai Bupati Mesuji oleh Gubernur Arinal Djunaidi untuk sisa masa jabatan 2017-2022 pada Selasa (4/2/2020) lalu.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.18-99 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mesuji Provinsi Lampung.

Semasa kepemimpinannya, sejumlah anggota dewan, tokoh masyarakat, dan pemuda bahkan masyarakat pun turut menyoroti kinerjanya.

Termasuk permasalahan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan yang belum maksimal.

Baca juga: Pj Bupati Mesuji Sulpakar Tegur ASN yang Asyik Ngobrol saat Apel Pagi

Baca juga: Anggota DPRD Soroti Persoalan Infrastruktur Jalan yang Masih Jadi PR Besar Pemkab Mesuji

Satu di antara yang bersuara adalah Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Elfianah.

"Untuk di 2016-2020 RPJPD-nya menyebut Mesuji Maju. Namun, sekarang ini sudah lewat nih jadi seharusnya apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Namun saat ini bisa kita lihat kan," ujarnya, Senin (23/5/2022). 

"Jadi secara global memang belum mampu mengawal rencana jangka panjang," sambungnya.

Kemudian, kata Elfianah, harusnya pada 2022 infrastruktur jalan dapat selesai.

Namun, hal ini tidak terlaksana.

"Mulai dari Simpang Pematang sampai dengan Rawajitu Utara. Simpang Pematang saja seperti itu, apalagi di wilayah dalam seperti Rawajitu Utara dan Mesuji Timur," sebutnya.

Selain itu, Elfianah kembali menyebutkan terkait kinerja beberapa OPD belum begitu maksimal, ditambah pengurusan wisata Taman Kehati yang dulunya menyumbangkan PAD terbesar sampai saat ini tidak terurus lagi.

Baca juga: Hari Pertama Kerja Pj Bupati Mesuji Lampung, Sulpakar: Harus Lebih Disiplin

Baca juga: Larangan Ekspor CPO Dicabut, Petani Sawit di Mesuji Lampung Gembira

Kemudian, pembangunan Islamic Center dan bendungan di Simpang Pematang.

Untuk islamic center sendiri sampai saat ini belum selesai hingga terus melakukan perpanjangan waktu sampai dua kali.

"Dimulai dari tanggal 14 Februari 2022 itu habis, kemudian diperpanjang 50 hari dan dilanjutkan 50 hari lagi. Kalau tidak selesai ya nanti putus kontrak, jadi bisa dikatakan benar-benar gagal," terangnya.

Dari kondisi tersebut, Ketua Dewan Mesuji berpesan kepada PJ Bupati Mesuji nantinya dapat bersinergi dengan DPRD.

"Untuk dapat seiring sejalan, bukannya satu di siring dan satu di jalan. InsyaAllah di bawah kepemimpinan Pj yang baru nanti bisa bersinergi, agar RPJMD yang sudah kami susun bisa diselesaikan," harapnya.

Ditambahkannya, Elfianah menilai banyak PR yang harus diselesaikan, meskipun tugas utama seorang Pj Bupati adalah menghantarkan Pemda Mesuji sampai ke pemilihan kepala daerah di 2024.

Menurut Elfianah, PR yang paling krusial yang harus dibenahi di Kabupaten Mesuji adalah mengenai infrastruktur jalan.

Karena masyarakat Mesuji sendiri mengeluhkan itu, apalagi di Rencaba Pembangunan Daerah (RPD) yang kami susun, kita fokuskan kepada bidang pertanian.

"Kita memang saat ini penunjang pangan untuk di Lampung, maka di pertanian itu jalan nya  yang dibutuhkan. Sebab saat mereka panen yang dikeluhkan harga murah karena biaya angkut yang mahal apalagi kalau ketemu musim hujan," terangnya.

Kemudian, PR lainnya hang harus dibenahi mengenai Sumberdaya Manusia (SDM). Mengingat, IPM di Kabupaten Mesuji ini terendah se-Lampung.

Selain itu, anggota DPRD dari fraksi Gerindra Suyadi juga turut mengevaluasi ini mengenai pembenahan infrastruktur yang belum maksimal.

"Meskipun begitu, yang jelas untuk saat ini saya lebih menekankan PR berat buat Pj Bupati nanti. Sebab untuk evaluasi sendiri sepertinya sudah cukup ya, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita fokus ke PR nya saja," ujarnya.

Ketua dari Fraksi Gerindra kembali menjelaskan bahwa untuk PR kepada Pj Bupati nanti diharapkan dapat mengatasi permasalahan infrastruktur, sebab untuk jalan sendiri inikan benar-benar PR berat di Kabupaten Mesuji.

Menurutnya meskipun ekonomi mapan, tapi kemapanan ekonomi tidak dibarengi perbaikan infrastruktur jalan sama saja bohong.

"Kemudian masalah pendidikan juga perlu untuk meningkatkan IPM di Kabupaten Mesuji," ucapnya.

( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )