Kepala Desa di Lampung Dibujuk Masuk Khilafahtul Muslimin, Ditawari Jabatan Panglima

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Ormas Khilafatul Muslimin di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan pernah membujuk Kepala Desa Karang Sari, Romsi untuk menjadi Panglima Khilafatul Muslimin di Karang Sari.

Romsi mengatakan dirinya diajak untuk bergabung ke kelompok Khilafatul Muslimin, bahkan akan dijadikan Panglima di Desa Karang Sari.

"Jadi pada saat saya pidato di tengah-tengah kehadiran mereka yang ribuan orang banyaknya, saya dipepet. Saya ditawarkan untuk jadi Panglima di Karang Sari, saya ditawarkan untuk diajak sampai ke Bogor," kata Romsi.

Kepala Desa Karang Sari Romsi mengatakan, warga yang tinggal di Kampung Khilafat tak pernah memasang mendera merah putih. Warga pun membuat KTP ketika memiliki keperluan saja.

Hal itu diungkapkan kedua kepala desa saat mengikuti rapat upaya pencegahan bersama terhadap Kelompok Anti Pancasila dan NKRI di Aula Krakatau Kantor Dinas Bupati Lampung Selatan, Kamis (9/6/2022).

"Waktu itu temen-temen kepolisian dari Polda buat masang bendera saat 17-an, mereka memang tidak pasang. Intinya mereka tidak mau pasang,” kata Romsi.

Baca juga: Forkopimda Lampung Selatan Rakor Bersama Cegah Munculnya Kelompok Anti Pancasila dan NKRI

Baca juga: Profesor I Nyoman Pugeg Aryantha Terpilih Jadi Rektor Itera Periode 2022-2026

Romsi yang menjadi Kepala Desa Karang Sari mengatakan, pihaknya bersama pihak kepolisian pernah berupaya memasang bendera merah putih saat perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Namun, kelompok Khilafatul Muslimin yang berada di kampung Khilafah menolak.

Kelompok Khilafatul Muslimin tersebut juga tidak mau mengurus atau membuat dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila tidak ada keperluan.

"Identitas kependudukan itu mereka mau mengurus ketika membutuhkan. Contohnya waktu itu mau pembuatan surat tanah, karena tanah mereka terkena pembebasan lahan tol, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi," katanya.

Menurut Romsi, saat itu dirinya meminta warga yang tinggal di kampong Khilafah membuat KTP dan KK.

Dikatakannya, meski tidak mau mengibarkan bendera Merah Putih dan membuat KTP, tidak ada pergerakan atau kegiatan yang mencurigakan serta merugikan masyarakat dilakukan oleh kelompok tersebut.

"Kalau di desa saya selama saya menjabat itu biasa-biasa saja. Artinya tidak ada suatu gerakan yang merugikan masyarakat.”

Baca juga: 393 Calhaj Asal Lampung Kloter 11 akan Berangkat ke Tanah Suci Besok Dini Hari

Baca juga: Bus Trans Bandar Lampung Bakal Kembali Beroperasi, Berikut Tanggapan Masyarakat

“Setiap ada kegiatan seperti ronda malam mereka ikut bergabung, tapi tidak semuanya. Kalau salat mereka juga ada yang salat di masjid kami di situ," ucap Romsi.

Dikatakannya, jika kelompok tersebut menggelar kegiatan yang mengundang peserta dari luar daerah, selalu berkoordinasi dengan pihak desa. Pihak desa selalu diundang.

Romsi mengatakan dirinya pernah diajak untuk bergabung ke kelompok tersebut bahkan akan dijadikan Panglima di Desa Karang Sari.

"Jadi pada saat saya pidato di tengah-tengah kehadiran mereka yang ribuan orang banyaknya, saya dipepet.

“Saya ditawarkan untuk jadi Panglima di Karang Sari, saya ditawarkan untuk diajak sampai ke Bogor," kata Romsi.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Desa Margodadi, Noven Fahri. Menurut Noven Fahri, Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) Khilafatul Muslimin yang berada di Desa Margodadi tidak pernah mengibarkan bendera Merah Putih.

"Betul mereka tidak pernah pasang bendera dan sekitar kami itu tidak ada yang sekolah di situ," katanya.

Dia menuturkan, kelompok Khilafatul Muslimin itu hingga saat ini terbuka untuk umum. Dirinya pun melakukan pendekatan ke kelompok itu dengan cara berbagi di acara Jumat Berkah.

"Saya pernah masuk ke situ dengan bahasanya melalui Jumat Berkah, sudah berjalan 3 tahun. Alhamdulillah di situ diterima dengan baik, saya salat di situ, makan bersama. Jadi selama ini baik-baik saja," pungkasnya.

Khilafatul Muslimin di Lampung Timur

Kesbangpol Lampung Timur sempat mengatakan tidak adanya kantor Khilafatul Muslimin di Lampung Timur.

Hasil dari penelusuran Tribunlampung.co.id, ada plang di Jalan Pramuka Labuhan Ratu 1 Kecamatan Way Jepara, berwarna putih yang berdiri dipinggir jalan bertuliskan "Khilafatul Muslimin Wilayah Lampung Timur" berwarna hujau.

Meski demikian, tidak ditemukan adanya kantor di alamat tersebut.

Tak jauh dari plang bertuliskan Khilafatul Muslimin, Tribun Lampung berhasil menemui salah satu warga bernama Abdul Aziz yang mengaku sebagai anggota jamaah Khilafatul Muslimin.

"Iya benar, saya jamaah dari Khilafatul Muslimin," ujarnya, Rabu (8/6/2022).

Ia juga mengaku, total jumlah anggota jamaah Khilafatul Muslimin Wilayah Lampung Timur berkisar 100 orang jamaah.

Baca juga: Jamaah Khilafatul Muslimin Ada di Lampung Timur, Kepala Kesbangpol: Ternyata Kantor Mereka Tidak Ada

Baca juga: BNPT Ungkap Pola-pola Penyebaran Ideologi Khilafah oleh Khilafatul Muslimin

"Kalau untuk seluruh Lampung Timur, saya tidak tau pasti jumlah pastinya, tapi untuk di Kecamatan Way Jepara ini, sekitar 100 jamaah yang ikut dalam khilafatul Muslimin," ungkapnya.

Selain itu, Abdul Aziz juga mengungkapkan, aktivitas khilafatul muslimin di area sekitar, hanya sekadar pengajian.

"Kami hanya pengajian saja, tidak lebih dari itu," bebernya.

Kendati demikian, ia tidak mengetahui sumber keuangan yang ada di dalam khilafatul Muslimin.

"Uang kegiatan bersumber dari para donatur-donatur. Siapa saja para donatur-donatur tersebut, saya tidak tahu, yang tahu adalah Amir (pimpinan) Wilayah,"  katanya.

Ia juga mengatakan kecewa lantaran dianggap mendapatkan dana dari luar negeri.

"Saya sangat kecewa, saya mendapat informasi yang menyatakan Khilafatul Muslimin mendapatkan dana dari luar Negeri, sedangkan kami di sini tidak pernah ada yang seperti itu, pendanaan kegiatan kami, kami dapatkan dari infak dan uang kantong pribadi," jelasnya.

Untuk proses pasca penangkapan, ia menyerahkan seluruhnya kepada khilafah muslimin pusat.

"Untuk terkait penangkapan pemimpin kami, saya serahkan semuanya dengan khilafatul muslimin yang pusat," tukas Abdul Aziz.

(Tribunlampung.co.id / Yogi Wahyudi / Dominius Desmantri Barus)