Berita Terkini Nasional
Disebut Jadi Mendag, Zulkifli Hasan Tiba di Istana Presiden Jelang Reshuffle Kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kabarnya akan mengganti dua menteri, yakni Menteri Perdagangan dan Menteri ATR/BPN.
Selain dua Menteri, Presiden juga disebut akan melantik tiga wakil menteri.
Namun, belum diketahui wakil menteri mana saja yang akan dilantik.
Dinilai Tak Ada Gunanya
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi soal reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang akan dilakukan hari ini, Rabu (15/6/2022).
Ubedilah Badrun mengatakan, reshuffle kabinet saat ini tidak ada gunanya.
"Apalagi yang di-reshuffle menteri yang tidak begitu strategis atau hanya tambal sulam, ada yang diganti tapi ada yang hanya sekedar digeser-geser."
"Misalnya LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), Erick Thohir, Bahlil digeser, lalu yang diganti M Luthfi, Yasin Limpo," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (15/6/2022).
"Pergantian yang tidak bermakna straregis apalagi diberikan kepada partai koalisi baru yang sosoknya kurang kredibel atau sekedar transaksional. Ini memprihatinkan."
"Kesan yang muncul di hadapan publik nasional dan internasional adalah pemerintahan ini semakin tidak kredibel," jelasnya.
Ubedilah menambahkan, akar persoalan sebenarnya justru pada ketidakmampuan Presiden merekrut menteri berkualitas dan ketidakmampuan Presiden memanaj para menterinya.
Sebab, menterinya justru sering mengatur Presiden di luar rapat kabinet.
"Apalagi jika menteri yang membuat masalah seperti masalah keinginan tiga periode, tingginya harga minyak goreng, sibuk kampanye capres cawapres, tidak bisa urus BBM, gas dan listrik, itu tidak diganti hanya digeser, seperti LBP, Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, M. Luthfi, Erick Thohir, termasuk menterinya Golkar, PKB dan PAN tidak diganti."
"Maka tidak akan membangkitkan kepercayaan publik nasional dan internasional kepada pemerintahan ini," ucap Ubedilah.
Selain itu, Ubedilah menyebut, reshuffle kabinet ini tak mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Jadi reshuffle geser-geser posisi semacam itu hanya sekedar langkah instrumental biasa yang tidak menarik dan tidak memberi efek kejut mengembalikan trust publik kepada pemerintah saat ini. Sayang sekali jika itu terjadi," tuturnya.