Terkait Anggaran Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Minta KPU Anggaran Rp 76,6 Triliun Ditekan Lagi

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dapat menekan lagi angka anggaran Pemilu 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, ada sejumlah catatan saat alokasi anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 76,6 triliun disepakati.  

"Catatan yang pertama itu adalah, kalau memang masih bisa diefisienkan itu akan lebih baik," ujar Doli saat ditemui Kompas.com di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Dikatakannya, KPU perlu melakukan langkah efiensi anggaran. Satu diantaranya dengan mengurangi pembelian sejumlah item.

Diantaranya, pengadaan fasilitas fisik, seperti gudang dan kantor sekreatariat.

Baca juga: KPU Resmi Luncurkan Tahapan Pemilu 2024, Hasyim Asyari Minta Jajarannya Murah Senyum

Baca juga: Ketua Bawaslu Sebut Buzzer Politik akan Jadi Sasaran Pengawasan Jelang Pemilu 2024

"Nah kalau itu memang bisa diambil alih oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat, aset-asetnya dihibahkan atau lebih dipinjamkan. Itu akan tentu mengurangi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah memaparkan peruntukan alokasi anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 76,6 triliun.

Sebagian besar dari total anggaran Pemilu 2024 itu digunakan untuk kegiatan tahapan/proses elektoral.

Sementara itu, sisanya dipakai untuk kegiatan dukungan, seperti rehabilitasi kantor dan gedung.

"Sekitar 82,71 persen atau Rp 63 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, baik honor ad hoc, logistik pemilu, sosialisasi, dan pendidikan pemilu," ujar Hasyim dalam paparannya di hadapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (24/5/2022).

Dalam data yang dipaparkan KPU, total Rp 76.656.312.294.000 yang diusulkan hampir separuhnya dialokasikan untuk kebutuhan sumber daya manusia/personel, yakni Rp 36 triliun, tepatnya Rp 36.687.830.483.000.

1. Tahapan pemilu/honor badan ad hoc: Rp 29.756.711.300.000

- Pemutakhiran data pemilih Rp 5.275.000.000.000

Baca juga: Cegah Konflik Politik Identitas di Pemilu 2024, Polri akan Bentuk Satgas dan Aktifkan Patroli Siber

Baca juga: Peluncuran Tahapan Pemilu 2024, KPU Way Kanan Ajak Masyarakat Ikut Berpartisipasi

- Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Rp 144.135.900.000

- Pemungutan dan penghitungan suara Rp 24.337.575.400.000.

2. Dukungan tahapan pemilu

- Gaji/tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU Rp 6.931.119.183.000

Anggaran untuk kebutuhan personel lebih tinggi daripada kebutuhan logistik atau sarana/prasarana.

Dalam data yang sama, anggaran logistik untuk Pemilu 2024 diusulkan KPU sebesar Rp 21,2 triliun, tepatnya Rp 21.247.509.523.000.

Anggaran logistik paling banyak dialokasikan untuk pemungutan dan penghitungan suara sebesar Rp 11 triliun, tepatnya Rp 11.128.224.928.000.

Sisanya, Rp 4,29 triliun untuk penetapan hasil pemilu, Rp 597 miliar untuk masa kampanye, dan Rp 5,2 triliun buat operasional perkantoran.

Selain untuk kebutuhan logistik dan personel, KPU menganggarkan alokasi dana Rp 12,6 miliar untuk pos anggaran regulasi, kemudian Rp 1,1 triliun untuk pos anggaran teknologi informasi (IT), dan Rp 17,59 triliun sisanya untuk pos anggaran aktivitas.

KPU Luncurkan Tahapan Pemilu

Tahapan Pemilu 2024 resmi dimulai. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari resmi membuka tahapan Pemilu 2024 hari ini, Selasa (14/6/2022) kemarin.

Pada kesempatan itu, Hasyim mengatakan, saat diluncurkannya tahapan Pemilu 2024 tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilakukan.

“Pada malam hari ini, tanggal 14 Juni 2024, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024, hari pemungutan suara dihitung mundur, pada hari ini tetap 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,” kata dia di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

“Dan menurut mandat konstitusi, dan mandat undang-undang, pada hari ini adalah hari dimulainya tahapan pemilu tahun 2024,” sambungnya.

Dalam sambutannya, Hasyim meminta jajarannya untuk tersenyum saat melayani peserta dan pemilih pada Pemilu 2024.

“Teman-teman KPU di latih tersenyum sebagai salah satu quality control,” ujar Hasyim.

Dirinya menekankan, tersenyum harus tetap diterapkan mengingat karakter KPU adalah pelayanan.

Sementara itu, Hasyim mengatakan, peserta maupun pemilih di Pemilu 2024 bisa melapor jika melihat ada anggota KPU yang tidak tersenyum saat bertugas.

“Kalau ada yang kurang senyum tolong laporkan kepada kami supaya ada pelatihan senyum,” imbuhnya.

Ditegaskan Hasyim, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Karenanya, dia menjelaskan, KPU membutuhkan dukungan dari pemerintah, DPR, partai politik, hingga rakyat Indonesia.

Kegiatan peluncuran tahapan pemilu 2024 dihadiri oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, hingga sejumlah sekretaris jenderal (sekjen) partai politik.(*)

Artikel ini telah tayang sebagian di Kompas.com