Bandar Lampung

Cegah Pungli, Pemprov Lampung Intensifkan Pelayanan Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Terjangkau 

Untuk mewujudkan hal itu, Gubernur Arinal menegaskan, diperlukan komitmen dari semua pihak. 

Dokumentasi Kominfo Pemprov Lampung
Gubernur Arinal Djunaidi saat menghadiri Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli di Provinsi Lampung Tahun 2022, di Hotel Novotel. 

Tribunlampung.co.id,.Bandar Lampung-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan bahwa upaya pemerintah menciptakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur menjadi sebuah keniscayaan.

Untuk mewujudkan hal itu, Gubernur Arinal menegaskan, diperlukan komitmen dari semua pihak. 

Gubernur mengakui, untuk mewujudkan kriteria pelayanan berkualitas, cepat, dan mudah itu bukanlah satu kemudahan.

Sebab, ada saja kendala dan persoalan yang terjadi dilapangan, diantaranya adalah adanya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukannya oknum tertentu.

Oleh karena itu Gubernur menyambut baik adanya Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang gencar dilakukan di Provinsi Lampung.

"Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi antar Unit Pemberantasan Pungli Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kinerja satgas sehingga optimalisasi pemberantasan pungli dapat tercapai demi tercipta pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar serta bebas dari Perilaku Koruptif," ucap Gubernur Arinal, Rabu (07/09/2022).

Hal tersebut disampaikan Arinal saat menghadiri Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli di Provinsi Lampung Tahun 2022, di Hotel Novotel.

Gubernur Arinal menyampaikan bahwa, dalam konteks pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda, serta mendukung kelancaran saber pungli.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya melalui Inmendagri Nomor 180/3935/Sj Tahun 2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar.

Lalu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/Sj Tanggal 11 November 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/370/IV.01/HK/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat Provinsi Lampung.

Dalam Instruksi Menteri tersebut telah diperintahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk menghentikan praktek pungli.

Melakukan Sosialisasi secara masif terhadap layanan bebas pungli dan secara khusus kepada APIP diminta untuk melakukan pengawasan terhadap area yang berpotensi terjadinya pungli.

Ada tujuh area yang berpotensi terjadi pungli, diantaranya, Perizinan, Hibah dan Bantuan Sosial, Kepegawaian, Pendidikan,  Dana Desa, Pelayanan Publik  dan Pengadaan Barang dan Jasa. 

"Selain kegiatan kerjasama Satgas Saber Pungli yang sudah berjalan saat ini, Pemerintah daerah bersama KPK-RI juga melakukan upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi melalui pendampingan Monitoring Centre for Prevention (MCP), yang mengimplementasikan 8 (delapan) area intervensi program pencegahan korupsi melalui rencana aksi yang terukur. Adapun Capaian Progres MCP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 senilai 91,79," ucap Gubernur.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved