KPK Gunakan Trisula Cegah Korupsi di Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar audiensi dengan pimpinan Tribun Lampung.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri hadir bersama dengan staf dari KPK Tasya ke Tribun Lampung.

Kedatangan tim KPK disambut langsung oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Tribun Lampung Ridwan Hardiansyah dan Manajer Liputan (manlip) Yoso Mulyawan, Manajer Online Heribertus Sulis Setyanto, Manajer Iklan dan Sirkulasi Yohanes Dunan.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam kesempatan datang ke kantor Tribun Lampung, Jumat (23/9/2022) menjelaskan bahwa memang Lampung sangat rentan dengan korupsi.

Dan KPK akan berusaha menekan tindak korupsi dengan tiga program yakni pendidikan antikorupsi, pencegahan, penindakan atau disebut trisula.

Upaya trisula itulah sebagai upaya menindaklanjuti dan mencegah korupsi.

Baca juga: BPBD Bandar Lampung Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem

Baca juga: Jaksa Sebut Kerugian Negara Akibat Proyek Bermasalah di Pesisir Barat Rp 15 M

"Banyak perkara di Lampung dan dari sisi laporan saja sejak 6 bulan terakhir ada 56 pengaduan di wilayah Lampung sampai dengan Juni tindak pidana korupsi (tipikor)," kata Ali.

Artinya memang kepedulian masyarakat Lampung lumayan bagus untuk melaporkan dan memberitahukan tentang korupsi.

Dari hasik survei integritas di bawah kalau 72 itu waspada korupsi dan Bandar Lampung ini diangka 65.

Sehingga kasus untuk korupsi masih tinggi di Lampung.

KPK masuk ke Lampung untuk dekat dengan masyarakat dan termasuk teman-teman media.

Termasuk juga dari sisi sistem pencegahan korupsinya.

"Jadi tidak melulu dengan penindakan saja," kata Ali.

Baca juga: Kelompok Ternak Tunas Lembu Karya Metro Lampung Masih Kesulitan Gunakan E-KPB

Baca juga: Roadshow di Lampung, KPK Ingin Hilangkan Kesan Seram di Masyarakat

Dalam konteksnya luas upaya pemberantasan korupsi itu dari hulu ke hilir dan pendidikan serta pencegahannya

Hingga saat ini dari KPK berdiri ada sebanyak 1.200an perkara yang masuk dan 70 persennya perkara suap dari OTT.

Korupsi juga tidak pernah berhenti, sehingga KPK Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga tidak berhenti.

Makanya dengan konsepnya membangun periodisasi dengan tiga pendekatan (trisula).

Mulai dari pendidikan antikorupsi, pencegahan dan kemudian penindakan.

Kalau penindakan itu upaya terakhir, kalau di Lampung ada 56 pengaduan dan masih bergerak termasuk Universitas Lampung (Unila).

Sebenarnya perkara dengan laporannya banyak.

Sehingga nantinya pendidikan dan pencegahannya yakni dengan penguatan.

Kalau ternyata ada lagi pengaduan maka di jalur penindakan.

"Kami coba akan membangun pendidikan sistem dengan pendidikan anti korupsi dikuatkan," kata Ali.

Makanya KPK membentuk deputi baru yakni pendidikan dan peran serta masyarakat, direktorat anti korupsi badan usaha (akbu).

Membentuk advokasi di daerah dengan harapannya berbisnis para pelaku usaha itu bersih.

Seperti contoh kecil dengan isunya penggunaan air tanah di hotel dan Izinnya satu mengambilnya banyak dan koruptifnya banyak.

Perizinan penggunaan air tanah dan aspek penyelamatan sumbar daya alam, kalau tidak diatur maka berbahaya.

Membangun desa anti korupsi, desa dana Rp 1,5 miliar kalau tidak pendampingan perangkat desa.

Ketika Bupati Probolinggo yang ditangkap KPK, apalagi untuk menjadi Pj Kepala Desa membayar dan memanfaatkan Dana Desa itu.

"Kita masuk ke wilayah desa, sehingga totalnya ditotal ratusan miliar," kata Ali.

Hingga pelaksanaan dan tidak tahu dalam penggunaan dana desa.

"Buat apa KPK mengurusi dan untuk masuk mendasar paling bawah dan virus mencapai ke desa," kata Ali.

Peta jalan KPK sesungguhnya berupaya membangun dua sistem pendidikan dan pencegahannya.

Pencegahan ada Deputi Korsup, Korsupogah, Korsupdak.

Kalau ditutup dengan baik maka angka korupsi maka akan menurun.

(Tribunlampung.co.id Bayu Saputra)