Berita Lampung

Jaksa Sebut Kerugian Negara Akibat Proyek Bermasalah di Pesisir Barat Rp 15 M

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara atas proyek bermasalah di Pesisir Barat nilainya cukup fantastis, hingga Rp 15 miliar.

tribunlampung.co.id/Saidal Arif
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Lampung Barat Yayan Indriyana menyebut kerugian negara akibat proyek bermasalah di Pesisir Barat Lampung capai Rp 15 miliar. 

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Pemulihan kerugian negara disebabkan oleh sejumlah proyek bermasalah di Pesisir Barat Lampung hingga kini belum tuntas.

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerugian negara atas proyek bermasalah di Pesisir Barat nilainya cukup fantastis, hingga sebesar Rp 15 miliar.

Menurut data BPK RI proyek bermasalah yang menyebabkan kerugian negara di Pesisir Barat itu terjadi dari tahun 2014 hingga 2020.

Sejak mencuatnya kasus tersebut, pihak rekanan baru mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 500 juta.

"Sejak dilakukan panggilan tahap II hingga kini belum ada penambahan pengembalian kerugian negara oleh pihak rekanan," ungkap Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Lampung Barat Yayan Indriyana, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Polisi Bongkar Illegal Fishing 3000 Benih Lobster di Pesisir Barat Lampung

Baca juga: Bawaslu Pesisir Barat Lampung: Pembujuk untuk Golput Pemilu 2024 bisa Dipenjara

"Yang baru dikembalikan oleh pihak rekanan, hanya kurang lebih Rp 500 Juta," sambungnya.

Yayan melanjutkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah mengundang sebanyak 53 Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan pengembalian kerugian negara.

Namun hingga kini belum ada penambahan pemulihan kerugian negara tersebut.

Yayan menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Pesisir Barat terkait upaya pengembalian kerugian negara tersebut.

"Langkah kedepannya seperti apa, kita sedang berkoordinasi dengan Inspektorat Pesisir Barat," jelasnya.

Sebab, kata dia, pihaknya hanya berwenang melakukan penagihan dalam lingkup Perdata.

Menurutnya, jika perkara tersebut harus berhenti di tingkat Perdata nanti berkas-berkasnya akan dikembalikan lagi ke Inspektorat Pesisir Barat.

Baca juga: Bawaslu Pesisir Barat Lampung Terima 9 Pendaftar Calon Panwascam Pemilu 2024 Hari Kedua

Baca juga: BPBD Pesisir Barat Lampung Imbau Masyarakat Waspada Masuk Musim Hujan

"Nanti Inspektorat Pesisir Barat akan menentukan langkah hukum selanjutnya," ujarnya.

Dalam pemanggilan kedua ini, Yayan mengatakan, pihaknya masih memberikan waktu selama tiga bulan kepada pihak rekanan untuk pengembalian.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved