Berita Lampung

LPHPA Provinsi Lampung Sayangkan Oknum ASN KRDT di Lampung Barat Dituntut 8 Bulan

Direktur LPHPA Provinsi Lampung Toni Fisher mengaku sangat menyayangkan dan kecewa terhadap tuntutan 8 bulan untuk oknum ASN KDRT di Lampung Barat.

Penulis: Bobby Zoel Saputra | Editor: Reny Fitriani
Dokumentasi
Toni Fisher Direktur LPHPA Provinsi Lampung sekaligus Ketua KKPA Provinsi Lampung Bidang Pemenuhan Hak Anak. LPHPA Provinsi Lampung sayangkan oknum ASN KRDT di Lampung Barat hanya dituntut 8 bulan. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Tuntutan 8 bulan kepada oknum ASN KDRT di Lampung Barat menimbulkan polemik yang luas.

Berbagai pihak banyak yang menilai tidak adil dan menyayangkan hasil tuntutan 8 bulan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap oknum ASN KDRT di Lampung Barat tersebut.

Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak (LPHPA) Provinsi Lampung Toni Fisher pun ikut menyoroti hal tersebut, ia mengaku sangat menyayangkan dan kecewa terhadap tuntutan 8 bulan untuk oknum ASN KDRT di Lampung Barat.

Toni Fisher yang juga merupakan Ketua Komnas Perlindungan Anak (KKPA) Provinsi Lampung Bidang Pemenuhan Hak Anak menilai penegakan hukum untuk kasus KDRT masih sangat rendah dan masih sering dianggap sepele.

“Hasil 8 bulan tuntutan dari JPU tersebut tentunya sangat disayangkan ya, saya juga sangat kecewa mendengarnya,” kata dia, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga: Dukung Penghijauan, DLH Mesuji Tebar 14 Ribu Bibit Tanaman ke Sekolah dan Desa

Baca juga: 66 Orang Sudah Mendaftar Calon Panwaslu Kecamatan di Lampung Barat

“Jadinya penegakan hukum untuk kasus KDRT ini terlihat masih rendah dan masih dianggap tidak penting,” tambahnya.

Selain itu Toni Fisher mengatakan bahwa terkait pihak korban sudah memaafkan terdakwa tidak bisa menjadi pertimbangan untuk menjadikan tuntutan terdakwa menjadi ringan.

Ia mengatakan bahwa JPU harus melihat peristiwa dan apa saja yang sudah dilakukan terdakwa terhadap korban selama ini.

“Persoalan tentang memaafkan di persidangan ini jangan dijadikan alasan untuk meringankan tuntutan terdakwa,” kata Toni.

“Perlakuan terdakwa terhadap korban merupakan perlakuan yang tidak manusia dan sudah dilakukan terdakwa bertahun-tahun,” tambahnya.

“Jika hal itu terus terjadi tentunya kepercayaan masyarakat terhadap integritas penegak hukum di Indonesia semakin berkurang,” lanjutnya.

Kemudian Ia juga meminta kepada JPU untuk mengkaji kembali tuntutan yang telah diberikan terhadap terdakwa agar pihak korban mendapatkan keadilan.

Sehingga nantinya hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum jika ada permasalahan yang sama.

"Tentunya ini menjadi bahan perhatian bagi penegak hukum terutama jaksa yang sedang menangani kasus ini agar bisa meninjau ulang tuntutan tersebut," kata Toni.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved