Berita Lampung

Anggota DPRD Lampung Budiman AS Berkomentar Memalukan Gaji PPPK Guru Tidak Terbayarkan

Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS angkat bicara soal aduan guru PPPK Bandar Lampung ke Hotman Paris.  

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Tri Yulianto
Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
Budiman AS Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Bandar Lampung menilai sangat memalukan PPPK guru di Bandar Lampung sampai mengadu ke Hotman Paris karena gaji tidak dibayar. 

Tribunlampung.co.id, Bandar lampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampung, angkat bicara terkait aduan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru Kota Bandar Lampung di Kopi Jhoni Jakarta.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, dapil Bandar Lampung Budiman AS, PPPK guru Kota Bandar Lampung sampai mengadu ke Hotman Paris soal haji sangat memalukan.  

Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS menanyakan di mana harga diri Pemerintah Kota Bandar Lampung hingga membuat PPPK guru mengadu ke Hotman Paris.

Sebelumnya sejumlah PPPK guru Kota Bandar Lampung meminta bantuan hukum ke pengacara kondang Hotman Paris di Jakarta.

Mereka mengaku terdzolimi karena sudah 9 bulan setelah pengangkatan belum menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), sehingga belum menerima gaji.

Baca juga: PPPK Guru Bandar Lampung Melapor ke Hotman Paris, Tim Kemendagri Datangi Pemkot

Baca juga: PPPK Guru Ngadu ke Hotman Paris Belum Digaji, Disdikbud Bandar Lampung Bersikap

"Lagi-lagi di Bandar Lampung ini selalu meneriakkan persoalan gaji, ini sangat memalukan dimana harga diri pemerintah kota ini," kata Budiman AS kepada Tribun Lampung, Senin (26/9/2022) malam.

Budiman sangat menyangkan kejadian yang menimpa para guru PPPK bisa viral dan tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

"Atas viralnya berita ini tentu diketahui oleh seluruh Indonesia, ini sungguh keterlaluan sangat disayangkan dimana gaji selama 9 bulan tidak dibayar apalagi informasinya duitnya diduga sudah turun," ujarnya.

Budiman AS menegaskan dalam hal ini tidak boleh pemerintah Kota Bandar Lampung mengalihkan anggaran gaji ke alokasi lain.

"Saya ingatkan tidak boleh gaji atau hak seseorang dipindahkan ke anggaran yang lain, itu bisa pelanggaran anggaran," tuturnya.

Lebih lanjut Budiman AS mengatakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung sering sekali berhutang pada rakyat.

"Sering sekali terjadi di Kota Bandar Lampung ini pemerintah berutang pada rakyat, seperti hutang kepada RT, honorer dan utang kepada guru yang sekarang ini," ungkapnya.

Baca juga: ASN Pesawaran Lampung Nanang Sumarlin Tulis Buku Meraih Asa

Baca juga: Dua Warga Lampung Selatan Dikabarkan Hilang saat Memancing di Laut Canti

"Dimana hati nurani pemimpin-pemimpin Kota ini, mereka itu kerja berharap ada penghasilan," kata dia.

Bahkan Budiman AS, merasa miris ketika para guru yang menyatakan hanya menerima gaji Rp 150 ribu perbulan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved