Penataan Birokrasi Dimulai dari Proses Rekrutmen, Hantoni Hasan: Sesuai Kebutuhan dan Penempatan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Hantoni Hasan menilai perlunya evaluasi birokrasi dalam struktur pemerintahan.

Sebab, menurut Hantoni Hasan, jalannya birokrasi yang baik dalam pemerintahan menjadi salah satu faktor suksesnya pembangunan dalam segala bidang.

Hantoni Hasan yang berniat maju dalam kontestasi Pilgub Lampung 2024 itu menyebut, ada empat hal yang mesti dijalankan untuk menata birokrasi yang baik di pemerintahan.

Empat hal itu, menurut Hantoni, dimulai dari proses rekrutmen, penataan, pemungsian, kemudian pengembangan.

"Jadi secara garis besar ada empat hal itu untuk menata birokrasi yang baik menurut saya. Mulai dari proses rekrutmen, penataan, kemudian pemungsian dan di fungsikan dan dikembangkan. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkap Hantoni Hasan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunlampung.co.id, Rabu (28/09/2022).

Dalam konteks ini, Hantoni mengungkapkan, di Provinsi Lampung sejauh ini sistem birokrasi pemerintahan masih cukup baik.

Namun demikian, bukan tidak mungkin perlunya evaluasi dan penataan agar kedepan bisa lebih baik lagi.

Hantoni menyebut, birokrasi yang baik juga semua bergantung dari pemimpin yang mengendalikan birokrasi.

"Saya sangat percaya birokrasi kita masih bisa diajak bekerja dengan baik. Kalau ada yang mengatakan birokrasi kita bobrok, menurut saya oke ada kekurangan.Tetapi itu semua sangat tergantung dengan pemimpinnya," tutur Hantoni.

Pengusung tagline Lampung Bangkit ini menuturkan, seorang pemimpin sejatinya mengetahui bagaimana cara untuk menata birokrasi yang dia jalankan.

"Kalau kita bicara birokrasi kan semua proses rekrutmennya sudah melalaui tes. Kalau melihat dari proses itu artinya dari sisi kompetensi mereka sudah memiliki kompetensi yang cukup. Tinggal nanti yang perlu dilakukan itu ada proses yang namanya kapasiti building atau peningkatan kapasitas," papar Hantoni.

Hantoni kembali menyebut, secara garis besar ada empat kriteria proses untuk menghasilkan birokrasi yang baik.

Semua itu dimulai dari proses rekrutmen, kemudian setelahnya dilakukan penataan. Dan tak kalah penting dilakukan pemungsian dan pengembangan karir dari pegawai.

"Kalau kita bicara rekrutmen, maka kita harus melihatnya dari kebutuhan. Kalau secara aturan sebenarnya proses rekrutmen mestinya sudah bagus," ungkap Hantoni.

Dalam konteks ini, Hantoni menilai, sebelum dilakukan rekrutmen maka harus lebih dulu dilakukan kajian kebutuhan pegawai.

"Ada yang namanya need asessment. Penilaian kebutuhan. Sebenarnya yang kita butuhkan itu berapa dan siapa saja," katanya.

Dalam persoalan ini, Hantoni mencontohkan polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya guru di Bandar Lampung yang tengah hangat dan viral pada beberapa hari lalu.

Dalam polemik PPPK di Bandar Lampung itu, Hantoni mempertanyakan proses rekrutmennya apakah sudah sesuai Need Assesment atau analiasa kebutuhan atau tidak.

"Pertanyaannya apakah dibutuhkan atau tidak guru PPPK ini, penting atau tidak. Bagaimana skala prioritasnya dalam konteks tugas pemerintahan. Karena mereka ini kan guru bidang pendidikan. Apakah itu tugas tambahan atau tugas wajib, harus jelas donk," terang Hantoni.

Dalam hal ini, Hantoni memandang, kalau dirasa guru ini sangat penting dan itu merupakan tugas wajib pemerintah maka segala yang menjadi hak PPPK itu harus dipenuhi.

"Kenapa mereka tidak diprioritaskan. Kan begitu alur logikanya, jika tidak jadi skala prioritas berarti proses rekrutmen kemarin tidak berdasarklan need assesment yang baik donk," tegas Hantoni.

Namun dalam perjalannnya, Hantoni memandang, guru PPPK itu tidak dipenuhi hak-haknya sehingga wajar ketika mereka menuntut agar Pemkot membayar gaji yang menjadi haknya.

"Nah ini salah satu contoh bagaimana bisa menjalankan proses birokrasi itu secara baik, ya dimulai dari proses rekrutmennya. Menurut saya ini penting. Kualifikasi seperti apa yang kita butuhkan, bidangnya apa, berapa jumlahnya. Harus jelas," kata Hantoni.

"Dan tak kalah penting, proses rekrutmen itu harus fair. Hasil dari tes itu harus terbuka di media," papar dia.

Kemudian setelah proses rekrutmen dijalankan secara baik, sambung Hantoni, maka baru bicara soal penataan dan pemungsian pegawai.

Dua hal ini, kata Hantoni, tentu berkaitan untuk menghasilkan good goverment atau birokrasi yang baik dalam struktur pemerintahan.

"Birokrasi ita memang perlu di tata. Ada penataan konsep, misalnya banyak pejabat itu yang dialihkan ke strukturtal, fungsional dikurangi. Nah menurut saya ini adalah bagian dari penataan dan pemungsian. Kalau terlalu banyak jabatan struktural maka menjadi tidak efektif dan tidak efisien," tegas dia.

Lalu setelah di tata dan di fungsikan kemudian ada pengembangan.

Dalam hal ini, Hantoni menilai, perjalanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat harus selalu berkembang.

Dalam konteks ini, menurutnya, dalam struktur birokrasi pemerintahan juga harus menjadi sarana pembelajaran.

"Misalnya ada peluang pendidikan, diklat dan semacamnya. Nah ini sebenarnya haruas harus bisa berjalan sehingga birokrasi kita kapasiti buildingnya semakin bagus, semakin senior menjadi pegawai makan kemampuannya semakin meningkat. Karakternya juga semakin bagus. Yang pada akhirnya tugasnya ada tiga hal, melakukan pelayanan, pemberdayaan, kemudian pembelaan terhadap masyarakat," tandas Hantoni Hasan.

(Tribunlampung.co.id/endra zulkarnain)