TOPIK
Lampung Bangkit
-
Hantoni Hasan pernah menyampaikan bersama sejawatnya sesama anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2009-2019 kepada PT Bukit Asam dan PJKA.
-
Di politik praktis, Hantoni Hasan tercatat pernah menjabat Wakil Ketua DPW Partai Keadilan (cikal bakal PKS) Lampung periode 1998-2000.
-
Caleg DPR RI Dapil Lampung I ini berpandangan, menghadapi bonus demografi bukan sekedar menyiapkan lapangan pekerjaan.
-
Pengusung tagline Lampung Bangkit ini mengingatkan pemangku kepentingan di Bandar Lampung untuk tidak salah mengambil kebijakan.
-
Hal ini, kata Hantoni, menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan di Kota Bandar Lampung.
-
Tidak hanya peka terhadap isu nasional saja, isu kedaerahan juga menjadi sangat penting yang kelak akan diperjuangkan ketika terpilih.
-
Caleg DPR RI Hantoni Hasan menyebut pembangunan berkelanjutan harus menjadi salah satu fokus di masa kampanye.
-
Jika terus dibiarkan kondisi itu bisa mengancam keberadaan wilayah Sukadanaham yang sudah dijadikan ikon sentra buah durian di Bandar Lampung.
-
Hantoni Hasan mengatakan, bonus demografi yang di sebut-sebut masa puncaknya terjadi pada tahun 2045, saat ini justru sudah terjadi.
-
Di Lampung misalnya. Pengusung tagline Lampung Bangkit itu menyebut, dari sekitar 9,1 juta penduduk Lampung, 6,9 juta atau 70,31 persen usia produktif
-
Menurutnya, sengitnya perebutan kursi di lembaga legislatif mulai tingkat Kabupaten hingga tingkat Nasional harus pula di imbangi dengan ide.
-
Pada masa kampanye ini, Hantoni Hasan menyerukan agar dilaksanakan dengan gembira dengan menawarkan ide dan gagasan kepada masyarakat.
-
Politisi PKS Hantoni Hasan menilai untuk mengentaskan masalah pengangguran tidak hanya berbicara penyediaan lapangan pekerjaan.
-
Angka itu di nilai ideal karena seimbang dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai di rasakan dampaknya oleh masyarakat terutama buruh.
-
Langkah ini perlu dilakukan serius lantaran ada sebanyak 271 hektar lahan pertanian di Lampung Barat yang berpotensi menurun hasil produksinya.
-
Baik Pemkab Lampung Barat, Pemprov Lampung, Kementerian Pertanian, dan juga masyarakat khususnya petani yang merasakan dampak dari kasus ini.
-
Karenanya, dia menyarankan adanya mediasi yang di tengahi oleh aparatur Pemkab Lampung Selatan agar persoalan itu bisa di tuntaskan.
-
Hal ini disampaikan Hantoni Hasan menanggapi keluhan warga Dusun Suka Banjar, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, yang mengeluhkan biaya iuran untuk air
-
Hal ini disampaikan Hantoni Hasan menanggapi protes warga Sebalang beberapa waktu lalu karena aktivitas bongkar muat di PLTU Sebalang.
-
Mulai dari persepsi masyarakat dan keterlibatannya dalam pengelolaan sampah hingga bagaimana stakeholder atau pemerintah melihatnya.
-
Melihat dari sejarah berdirinya pasar Payungi, Hantoni menilai keberadaan pasar tradisional yang merakyat di era modern itu harus dipertahankan.
-
Hantoni menilai, transparansi diperlukan untuk menjawab semua keresahan masyarakat terkait dampak positif dari adanya pemugaran tugu pena tersebut.
-
Hantoni Hasan mengajak masyarakat khususnya kalangan milenial menjadikan sejarah itu sebagai suatu refleksi untuk kemajuan masa kini dan masa datang.
-
Hantoni menuturkan, milenial kota Metro bisa memedomi dari literasi sejarah yang ada di rumah informasi yang telah berdiri di Kota Metro.
-
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hantoni Hasan mengapresiasi keberadaan sekolah kopi yang diinisiasi Pemkab Lampung Barat.
-
Namun demikian, Hantoni menilai, campur tangan pemerintah daerah dalam meningkatkan komoditas kopi tidak hanya berhenti pada upaya mengedukasi petani.
-
Bakal calon anggota DPR RI Hantoni Hasan mengutarakan, semestinya terobosan seperti inilah yang dilakukan pemerintah Kabupaten khususnya ketua TP PKK.
-
Namun dalam penerapannya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai perlu juga diperhatikan aktivasi Bumdes yang akan dilibatkan.
-
Sebab, dia menilai e-Samdes yang dibuat Pemprov Lampung ini dirasa sangat membantu masyarakat dalam mambayar pajak kendaraan.
-
Hantoni Hasan menilai, fenomena sekolah negeri kekurangan murid ini perlu di cermati bersama semua pihak terkait.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
