Paripurna DPRD Lampung dengan Agenda Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- DPRD Lampung kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Paripurna yang berlangsung Rabu (26/10/2022) kemarin dipimpin Ketua DPRD Mingrum Gumay yang dihadiri sejumlah Anggota Dewan, Gubernur Lampung, serta Sekretaris Daerah, Inspektur, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Biro.

Paripurna dengan agenda jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Gubernur Lampung Arinal dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan Fraksi PDI-Perjuangan atas saran, masukan dan tanggapan serta pertanyaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023. 

Dalam rangka memenuhi harapan seluruh Fraksi DPRD terhadap berbagai pokok permasalahan yang disampaikan, Gubernur menyampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan  Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi  Lampung Tahun Anggaran 2023.

Jawaban itu telah dituangkan dalam Lampiran Jawaban Gubernur  Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan  Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023. 

Pemerintah Provinsi Lampung, optimis tahun 2023 sebagai tahun kebangkitan setelah pandemi Covid-19 meski masih dibayangi kondisi perekonomian dunia yang meredup akibat situasi global. 

Sejalan dengan visi Rakyat Lampung Berjaya, Pemerintah Provinsi Lampung tetap bersemangat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan dan pembangunan disemua sektor. 

Memperhatikan pemandangan umum  sebagian besar Fraksi-Fraksi DPRD, peningkatan indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung masih menjadi tantangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota secara bersama. 

Nilai Indeks Pembangunan Manusia merupakan agregasi dari tiga dimensi dasar yang mencakup: umur panjang dan hidup sehat  (kesehatan); pengetahuan; dan standar hidup 
layak. 

Ketiga komponen dasar kualitas hidup  tersebut, memerlukan pembangunan yang  seimbang antar-dimensi yang sama pentingnya. 

Dengan kata lain, indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung, tidak semata ditentukan besaran alokasi anggaran pada APBD sektor Pendidikan saja. 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi  Lampung juga ditentukan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia di 15 kabupaten/kota. 

Struktur Pendapatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah pada rasio 55,93 persen berbanding dengan Pendapatan Transfer pada rasio 43,87 persen menunjukkan rasio kemandirian  keuangan APBD yang sangat baik.