Berita Lampung
Realisasi Serapan APBD Lampung Selatan 2022 Baru 73,23 Persen
Realisasi serapan APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2022 baru mencapai 73,23 persen. Serapan APBD Lampung Selatan baru Rp 1.735.012.704.411,35.
Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Reny Fitriani
lihat foto
Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung Selatan tahun anggaran 2022 baru mencapai 73,23 persen.
Serapan APBD Lampung Selatan baru mencapai Rp 1.735.012.704.411,35 dari pagu belanja sebesar Rp 2.369.212.996.626 atau 73,232 persen.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan Wahidin Amin.
Namun, Wahidin Amin optimistis akhir 2022 nanti pihaknya akan menyelesaikan realisasi belanja APBD Lampung Selatan.
Lalu, kata Wahidin, untuk pagu pendapatan sebesar Rp 2.213.296.445.616 dapat terealisasi Rp1.843.289.861.11,89 atau 83,283 persen.
"Hasil evaluasi Kemendagri pada Senin (7/11/2022) kemarin, Lampung Selatan berada di urutan ke-13 dari seluruh kabupaten di Indonesia untuk realisasi belanja tertingginya," kata Wahidin, Sabtu (12/11/2022).
Baca juga: PAD Lampung Selatan dari Pajak Granit Masih Rendah, Baru 38,40 Persen
Baca juga: Stok Melimpah di Pasaran, Harga Cabai di Lampung Barat Turun Rp 5 Ribu per Kg
Senada Kabid Keuangan BPKAD Lampung Selatan Lutfi Adi Kurniawan mengatakan pihaknya optimistis realisasi belanja dapat tercapai di atas 80 persen hingga akhir tahun.
Sebab, kata Lutfi, masih banyak OPD yang belum mencairkan anggarannya.
Selain itu, lanjutnya, kontrak-kontrak pekerjaan belum mengajukan pencairan.
"Mudah-mudahan hingga akhir Desember 2022 nanti realisasi belanja bisa sama dengan 2021 lalu," imbuhnya.
Bahkan, menurutnya, realisasi belanja akhir Desember 2022 ini bisa lebih baik lagi dari 2021 lalu.
Sedangkan APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2023 nanti akan diprioritas ke sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Mal Pelayanan Publik masuk dalam prioritas APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2023.
Hal itu diketahui dari pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2023, pada Kamis (10/11/2022) di Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan.
DPRD Lampung Selatan mendesak pembangunan Mal Pelayanan Publik segera diselesaikan.
