Bawaslu Nilai Media Sosial Jadi Tantangan Terbesar Pemilu 2024

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Peredaran informasi di media sosial yang masif menjadi tantangan terbesar jajaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Bawaslu khawatir informasi media sosial yang beredar tak terbatas saat Pemilu membuat bangsa Indonesia terpolarisasi.

Oleh karena itu lah, Bawaslu berniat membuat program pengawasan media sosial yang berfungsi menurunkan ketegangan politik SARA pada Pemilu mendatang.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan terkait tantangan jajaran pengawas pada Pemilu 2024 tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo pada acara Rapat Konsolidasi Nasional 2024 Jajaran Bawaslu Seluruh Indonesia, di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).

Menurutnya, tantangan jajarang pengawasan pada Pemilu 2024 adalah memantau dan mengawasi edaran informasi di media sosial yang tak terbatas.

"Tantangan terakhir kita ke depan adalah bagian memantau dan mengawasi media sosial ke depan yang kemudian membuat bangsa ini terpolarisasi," kata Rahmat Bagja.

Baca juga: Presiden Jokowi Soroti Soal Politik Uang saat Pemilu Nyata, Ada!

Baca juga: 5 Provinsi Masuk Kategori Sangat Rawan Pelanggaran Pemilu, Jakarta Tertinggi

Terkait hal ini Bagja pun menyampaikan Bawaslu hendak membuat program pengawasan media sosial untuk menangkal dan menurunkan ketegangan politisasi SARA, Hoaks, dan kampanye hitam yang kerap mewarnai pesta demokrasi.

Rapat Konsolnas jajaran Bawaslu seluruh Indonesia ini juga disebut sebagai ajang untuk memantapkan kerja dan soliditas untuk mengawasi Pemilu 2024 mendatang.

"Ke depan, kami ingin membuat suatu program pengawasan media sosial untuk menurunkan ketegangan politisasi SARA, Hoaks dan Black Campaign," tuturnya.

Pengawasan Tempati Posisi Sentral Bangun Pemilu Berkualitas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta supaya seluruh pihak yang terlibat khususnya penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati dalam pelaksanaannya.

Sebab, menurut Jokowi, Pemilu dan Pilkada 2024 ini menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia.

Mengingat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan kepala daerah dilangsungkan secara serentak pada tahun yang sama.

Bahkan menurut Jokowi, pesta demokrasi yang dilaksanakan serentak pada 2024 kemungkinan menjadi yang terbesar di dunia.

Jokowi mengatakan pengawasan Pemilu menempati posisi sentral untuk membangun pesta demokrasi yang berkualitas, serta membuat hasil Pemilu dipercaya masyarakat.