Rekrutmen PPPK RSJ Diduga Melanggar Prosedur, Ternyata Banyak Kasus Serupa di Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ombudsman Lampung buka suara terkait dugaan pelanggaran rekrutmen PPPK RSJ Lampung.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf kasus pelanggaran prosedur dalam rekrutmen tenaga kepegawaian seperti PPPK RSJ  banyak terjadi di Lampung.

Nur Rakhman Yusuf mengatakan banyaknya pelanggaran rekrutmen tenaga kepegawaian seperti PPPK RSJ Lampung tersebut berdasar pada temuan-temuan sebelumnya. 

Nur Rakhman Yusuf mengungkapkan kasus pelanggaran prosedur dalam rekrutmen tenaga kepegawaian memang banyak terjadi di Lampung.

Oleh karena itu, persoalan tersebut harus segera disikapi agar sesuai dengan prosedur.

Baca juga: Rekrutmen PPPK RSJ Lampung Bermasalah, Ombudsman: Pihak Dirugikan Bisa Lapor

Diketahui Ombudsman Lampung ikut memantau dugaan pelanggaran rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) di Rumah Sakit Jiwa ( RSJ ) Pemprov Lampung.

Ombudsman akan melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran rekrutmen PPPK RSJ Lampung tersebut.

"Ya saya sudah mendapat informasi mengenai itu dan kita sedang monitoring. Kita lihat fenomenanya seperti apa dan harapannya yang merasa dirugikan bisa langsung melapor,"jelas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Sabtu (14/1/2023) di Bandar Lampung.

Seperti diketahui, para pelamar PPPK RSJ melakukan sanggahan kepada BKD Pemprov Lampung untuk diteruskan ke BKN karena menduga ada pelanggaran dalam proses penerimaan PPPK RSJ Lampung.

Terkhusus dugaan pelanggaran tersebut pada satu syarat yakni nilai afirnasi C dan D. Nilai afirmasi ini menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi pelamar PPPK RSJ Lampung.

Nur Rakhman Yusuf melanjutkan, pihaknya akan melakukan penelusuran dimana letak pelanggaran prosedur tersebut.

Namun menurut dia, dugaan pelanggaran itu cukup kuat pada penambahan nilai afirmasi C dan D.

"Itu kan yang C dan D (nilai afirmasi) kalo dia honorer di situ. Seharusnya semua sudah tahu. Jadi yang merasa dirugikan silakan komplain agar diketahui betul kebenarannya seperti apa," jelasnya.

Dia menuturkan pelaksanaan rekrutmen PPPK harus sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran tersebut harus disikapi dengan reaksi cepat dari berbagai pihak, terkhusus bagi pihak yang dirugikan.

"Kita harus memastikan bahwa tahapan yang berjalan sesuai dengan aturan prosedur yang ada," kata dia.