Cak Imin Usulkan Jabatan Gubernur dan DPRD Provinsi Dihapus Diganti Kementrian

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilihan gubernur (Pilgub) dihapus.

Cak Imin juga mengusulkan apabila Pilgub dihapus maka secara otomatis jabatan DPRD Provinsi ditiadakan.

"Otomatis (DPRD selevel provinsi dihapus), otomatis," kata Cak Imin sebelum pembukaan acara Ijtima Ulama Nusantara Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Ia menyebut, pihaknya mengusulkan Pilgub dihapus lantaran kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan pilkada secara langsung.

Menurut Cak Imin, pilkada secara langsung sangat lelah dan dalam praktiknya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Ridwan Kamil Restuu Istrinya Atalia Praratya Maju pada Pilkada Kota Bandung 2024

Baca juga: PKB Tunggu Perkembangan, PKS Putuskan Usung Anies Baswedan Capres 2024

"Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati," ujar Wakil Ketua DPR RI ini.

Namun, Cak Imin menuturkan apabila jabatan gubernur masih diinginkan maka dirinya menyarankan agar dipilih presiden atau DPRD.

Selain itu, ia menganggap bahwa fungsi gubernur dalam pemerintahan tidak efektif dan bisa diganti oleh kementerian. 

"Ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabatan gubenur suatu hari mungkin tidak diperlukan," ungkap Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menambahkan apabila nantinya usulan tersebut diamini pemerintah bersama DPR, maka hanya ada pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan walikota (Pilwalkot).

"Atas Pilpres, di bawah itu Pilwalkot, Pilgub enggak usah," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

(Tribunlampung.co.id)