Pemkab Koordinasi dengan Pemprov Lampung Atasi Konflik Gajah Menahun di Suoh

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Pemkab Lampung Barat berjanji menyelesaikan permasalahan konflik gajah yang sudah terjadi bertahun-tahun di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Lampung.

Diketahui, dalam rangka menindaklanjuti permasalahan konflik gajah di Suoh, Pemkab Lampung Barat melakukan koordinasi dengan Pemprov Lampung untuk mencari solusi bersama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Lampung Barat, M Henry Faisal diwakili Kabid Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, Sukimin mengatakan, Pemprov Lampung diharapkan bisa ikut berkontribusi menyelesaikan masalah konflik gajah di Suoh.

“Beberapa waktu lalu pihak kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Provinsi dalam penyelesaian konflik satwa liar ini,” kata Sukimin, Sabtu (11/2/2023).

“Selain itu Bupati juga sudah menyampaikan ke Gubernur pada 24 januari lalu, termasuk juga ke Kapolda Lampung pada saat peresmian Polres Pesisir Barat,” terusnya.

Baca juga: Kerap Meresahkan Warga Lampung Barat, Gajah Liar Kelompok Jambul Akan Dipasang GPS Collar

Tentunya dalam penyelesaian masalah ini, diperlukan kontribusi dan pendampingan dari pihak Provinsi dan pihak tertentu yang dirasa perlu memberikan kontribusinya.

Selain itu, ada beberapa upaya lain yang telah dilakukan Pemkab Lampung Barat dalam hal penanganan konflik manusia dan gajah ini.

Sukimin menjelaskan, Pemkab Lampung Barat sudah membentuk satgas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Kabupaten Lampung Barat.

Diketahui satgas tersebut diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat dan Sekretarisnya yakni Kabag SDA dan pihak DLH itu sendiri.

Anggota satgas tersebut juga melibatkan beberapa anggota yang berasal dari OPD di Pemkab Lampung Barat.

"Anggota yang terlibat di dalamnya yaitu berasal dari berbagai dinas dan instansi seperti BPBD, Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Disbunnak,”

“Selain itu OPD terkait lainnya yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelas Sukimin.

Terkait dengan kerusakan dan dampak lain yang ditimbulkan oleh  gajah, OPD teknis pun sudah melakukan tugasnya.

Pihak OPD terkait selalu memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya yang dirasa perlu bagi masyarakat yang terkena dampak konflik ini.

Terkait anggaran khusus dalam pelaksanaan penggiringan dan blokade yang dilakukan Satgas Konflik Gajah Suoh dan BNS, saat ini anggarannya belum ada.

"Sebab jika untuk anggaran khusus penanganan konflik gajah hingga saat ini memang belum ada,” ucap Sukimin.

“Tetapi bukan berarti kita tidak pernah berupaya untuk memperhatikan satgas-satgas dalam melakukan penanganan,” lanjutnya.

Menurut Sukimin, ada beberapa hal yang diperlukan oleh satgas di lapangan saat melakukan blokade.

Pertama, ketangkasan satgas dalam melakukan blokade gajah, mereka perlu dilatih bagaimana cara penanganan atau penggiringan gajah.

Kedua, kebutuhan operasional satgas, karena penanganan gajah ini secara khusus memang belum ada pendanaan yang sifatnya insidentil.

"Karena mereka melakukan penggiringan kan tentu membutuhkan bensin dan segala macam kebutuhan lainnya,” terangnya.

Kemudian yang ketiga peningkatan kesejahteraan para satgas dan masyarakat yang ikut dalam penanganan blokade gajah.

Hal-hal tersebut sebelumnya memang telah diusulkan untuk dukungan para satgasdalam upaya penanganan konflik gajah.

Lebih lanjut, Sukimin menjelaskan, saat ini para satgas juga telah mendapatkan suplai GPS Collar yang akan dipasangkan ke kawanan gajah.

Alat itu berfungsi untuk memantau dan mengetahui keberadaan kawanan gajah liar, sehingga para satgas bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

“Selain itu satgas di sana juga telah berhasil mendapatkan GPS Collar untuk gajah yang sebelumnya telah diusulkan,” jelas Sukimin.

“Kemudian ada juga bantuan dari BARISTA yakni penanaman bibit pakan di wilayah TNBBS seluas 3 hektare itu salah satu upaya yang kita lakukan," pungkasnya.

Tentunya hal itu dilakukan agar kawanan gajah tidak kekurangan sumber pakannya di dalam kawasan hutan.

Karena yang diketahui, sering masuknga gajah ke permukiman warga ini diduga karena pkan mereka telah habis di hutan.

(Tribunlampung.co.id/Bobby Zoel Saputra)