800 KK di Citra Garden Bandar Lampung Tidak Punya RT

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota DPRD Lampung Budiman AS menemukan tidak adanya RT yang menaungi 800 kepala keluarga di Perumahan Citra Garden, Bandar Lampung.

"Hasil reses saya di Kota Bandar Lampung beberapa hari lalu, mendengarkan aspirasi masyarakat dan berbagai persoalan yang mereka keluhkan," kata Budiman, Selasa (28/2/2023).

Dari berbagai keluhan, Budiman mengatakan hal yang paling krusial ditemukan di Perumahan Citra Garden, Bandar Lampung.

"Dimana sebanyak 800 KK di Perumahan Citra Garden tidak memiliki RT," ujar anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat itu.

Mendengar hal itu, Budiman mengimbau masyarakat untuk segera membentuk RT.

Baca juga: Wali Kota Eva Dwiana Minta Optimalisasi Fungsi Siskamling Tiap RT di Bandar Lampung

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar segera membentuk RT. Karena idealnya 100-150 KK harus memiliki satu RT. Artinya, harus ada enam RT di Perumahan Citra Garden," tambahnya.

"Sehingga jika ada persoalan-persoalan di perumahan, seperti meninggal dunia atau apa pun itu, bisa diselesaikan melalui forum RT," sambungnya.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung itu juga melihat fasilitas umum di Perumahan Citra Garden perlu diperbaiki.

"Dengan adanya RT, maka ada keterwakilan dari warga untuk melaporkan apa yang menjadi keluhan ke Pemerintah Kota Bandar Lampung," jelas Budiman.

Budiman mengaku telah meminta Kelurahan Pulau Gading untuk segera mengawal pembentukan RT di Perumahan Citra Garden.

"Dalam reses kemarin saya didampingi pihak kelurahan meminta mereka ikut serta mengawal proses pembentukan RT," ucapnya.

Selain itu, Budiman juga mendengar keluhan masyarakat terkait keamanan.

"Saya minta kepada pihak satuan tugas Polri agar lebih intensif melakukan pengawasan, termasuk pengamanan lalu lintas," tegasnya.

Baca juga: Pemkot Bandar Lampung Bakal Bayar Insentif RT Bulan Januari 2023

Dalam reses di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Budiman menerima keluhan sertifikat tanah dan rumah.

"Mendengar hal itu, tentu saya yang kebetulan berada di Komisi I yang mengurusi bidang pertanahan akan melakukan dialog dengan stakeholder terkait untuk mencari sulusinya," tandas Budiman.