DPRD Minta KPU Pesisir Barat Lampung Terbuka Soal DPSHP yang Melonjak Signifikan

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - KPU Pesisir Barat Lampung diminta lebih terbuka soal daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) yang sudah ditetapkan.

Permintaan itu dilontarkan anggota DPRD Pesisir Barat Pidinuri lantaran dalam DPSHP terdapat lonjakan pemilih yang sangat signifikan hingga 13 ribu mata pilih.

"KPU harus terbuka terkait daftar pemilih ini karena tidak masuk akal begitu banyaknya tambahan pemilih," ungkapnya, Senin (15/5/2023).

Pidinuri juga meminta KPU Pesisir Barat supaya tidak bermain-main dengan daftar mata pilih tersebut.

Untuk itu, Pidinuri meminta agar KPU Pesisir Barat menjelaskan sumber data tambahan pemilih itu.

Baca juga: Demokrat Pesisir Barat Targetkan 6 Kursi DPRD pada Pemilu 2024

Terlebih, lanjut Pidinuri, beberapa rekomendasi Bawaslu yang telah disampaikan tidak dijalankan KPU Pesisir Barat.

"Jika KPU tudak bisa menjelaskan dari mana asalnya, maka bisa diasumsikan daftar pemilih Pesisir Barat itu banyak masalah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Pidinuri meminta agar KPU Pesisir Barat transparan terkait daftar pemilih sementara itu sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Agar kemudian hari tidak menimbulkan kecurigaan publik adanya penyalahgunaan hak pilih.

Bawaslu Pesisir Barat mempertanyakan jumlah rekapitulasi hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPSHP) Pemilu 2024 yang di tetapkan oleh KPU Pesisir Barat.

Pasalnya peningkatan jumlah daftar mata pilih untuk Pemilu 2024 itu sangat signifikan dibanding pada Pilkada 2020 yang lalu.

Tak tanggung-tanggung peningkatan jumlah daftar pemilih untuk Pemilu 2024 itu meningkat hingga 13 ribu mata pilih.

" Peningkatan daftar pemilih untuk Pemilu 2024 ini sangat luar biasa, bukan sedikit wajib kami pertanyakan dari mata asalnya," ucap Irwansyah, anggota Bawaslu Pesisir Barat dalam rapat Pleno terbuka DPSHP di Hotel Sartika, Kecamatan Pesisir Tengah, Jumat (12/5/2023).

Menurutnya, adanya peningkatan jumlah daftar pemilih yang sangat signifikan itu bukan tanpa alasan jika di indikasikan adanya pemilih siluman.

Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan dan harus segara diperbaiki.

Terkait indikasi adanya pemilih siluman tersebut, pihak Bawaslu sudah memberikan rekomendasi perbaikan pada saat pleno ditingkatkan Pekon (Desa) hingga pleno Kecamatan.

" Namun pada saat kawan-kawan Panwascam memberikan saran perbaikan, ternyata tidak dijalankan oleh PPK," ungkapnya.

" Teman-teman PPK mengatakan bahwa itu sudah perintah dari KPU," sambungnya.

Irwansyah, sangat menyayangkan sikap KPU Pesisir Barat tersebut.

Sebab kata dia, jika temuan Bawaslu di lapangan terkait daftar mata pilih itu tidak diakomodir oleh KPU, artinya Pleno ditingkatkan Pekon (Desa) dan pleno Kecamatan itu lebih baik ditiadakan.

Devisi Sumberdaya Manusia, Parmas dan Sosialisasi KPU Pesisir Barat, Zairi Opani, mengatakan, pihaknya akan mempelajari temuan yang telah disampaikan Bawaslu tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Berkaitan dengan yang telah disampaikan Bawaslu kami minta data nya, akan kami pelajari dan akan kami perbaikan," Ucap Zairi.

"Kita sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan Bawaslu artinya kita sama-sama bekerja," lanjutnya.

Diketahui, pada Pemilu 2019 yang Daftar Pemilih Tetap di Pesisir Barat Lampung ada 108.258 pemilih.

Lalu, pada Pilkada 2020 yang lalu Daftar Pemilih Tetap Pesisir Barat yakni berjumlah 107.150 pemilih.

Kemudian, untuk Pemilu 2024 KPU Pesisir Barat Lampung menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan itu sebanyak 120.325 daftar mata pilih.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)