Perwakilan Honorer Lampung Utara ke Jakarta Temui Kemenpan RB

Menurutnya dalam Permendiknas No.39/2022 telah jelas bahwasanya mereka (95) tenaga guru yang lulus pasing garade (P1) PPPK bisa langsung di SK-kan. Apalagi, didukung dengan pagu anggaran yang dialokasikan Rp12,6 miliar. Dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

"Kemungkinan itu di perubahan (APBD-P), karena telah diplotkan disana oleh bagian keuangan (BPKA)," terangnya.

Sebab, kata dia, mereka (95) telah menunggu selama 3 tahun sejak tahun 2021 - 2023. "Insyallah, itikaf baik ini dapat terealisasi. Tinggal nanti, kita lihat hasil pertemuan selanjutnya dengan pihak berwenang. Seperti Kemenpan-RB, Keuangan dan lainnya," tegasnya.

Disisi lain, pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk jalan ke Ibu Kota guna menindak lanjuti aspirasi tenaga honorer yang mengklaim diterima PPPK melalui jalur P1 atau lulus passing grade.

"Kita siap mengawal aspirasi ini, sampai ke Jakarta. Sesuai hasil kesepakatan rapat tadi bersama Komisi 3, bapak Farouk dan Romli. Apapun hasilnya, akan kita terima dan mereka (95) dapat mendengarkannya langsung," timpal Assisten III Bidang Administrasi Umum (Adum) Setdakab Lampura, Sofyan.

Sementara itu, perwakilan guru (95) Lampura, Suhada berharap mereka akan segera diberi SK pengangkatan tenaga guru dari jalur PPPK. Oleh karena itu meminta agar kran momoratorium pengangkatan dapat dibuka. 

"Kalau masalah penempatan, kita serahkan kepada pemerintah. Namun yang diminta tolong buka kran pengangkatan, berapa pun itu kami siap menerima," ujarnya.

Sebelumnya, puluhan guru honor yang tergabung dalam forum tenaga honorer diterima jalur P1, P3K Kabupaten Lampung Utara (Lampura) tahun 2021 melakukan orasi dengan turun kejalan, Jumat, 5 Mei 2023. Selain mendatangi legislatif, mereka juga kembali ke eksekutif tepatnya di halaman Kantor Pemkab Lampura untuk kembali menyuarakan isi hatinya. 

Tampak pengeras suara diangkut oleh kendaraan pikcup dan motor - motor mengiringi pahlawan tanda jasa itu

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )