Ahmad Mufti Salim, Ketua DPW PKS Berdarah Nahdliyin Titisan Sang Ayah, Maju DPR RI Dapil Lampung 2

Ketika itu dia diminta pengurus PKS Lampung Tengah untuk maju nyalon legislatif.

“Singkat cerita tahun 2004 saya jadi anggota dewan tanpa kampanye di DPRD Lampung Tengah. Padahal saat itu status saya masih mahasiswa S 2 di Malaysia,” paparnya.

Saat itu, strategi perang Mufti maju sebagai Caleg DPRD Lampung Tengah di Pemilu 2004 hanya roadshow ke kerabat, keluarga, dan kader PKS Kalirejo.

Dengan latar belakang keluarga Nahdliyin yang kental dari sang ayah yang merupakan tokoh NU di Lampung Tengah, Mufti Salim pun praktis menarik simpati dari masyarakat khususnya kalangan Nahdliyin.

Mufti Salim pun bertahan duduk di kursi DPRD Lampung Tengah selama dua periode.

“Jadi saya 10 tahun di DPRD Lampung Tengah, dari mulai anggota biasa, menjadi ketua Komisi tiga kali. Kemudian di periode kedua saya dipercaya menjadi Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah,” tutur Mufti.

“Nah, dari sinilah awal kiprah saya di sosial politik,” sambung dia.

Berbekal 10 tahun menjadi wakil rakyat di DPRD Lampung Tengah, Mufti pun kian menguasai wilayah Lampung Tengah sekaligus memahami karakter dan kebutuhan masyarakat disana.

Periode selanjutnya pada 2014-2019 Mufti Salim memberanikan diri naik level dengan mencalonkan diri menuju kursi DPRD Provinsi Lampung.

“Diperjalanan itu tahun 2015 saya di dapuk jadi Ketua DPW PKS. Dan Alhamdulillah, saya kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi untuk periode kedua. Namun dalam perjalanan di periode kedua, saya mundur karena mencalonkan diri jadi Walikota Metro,” beber dia.

Bermodal 16 tahun duduk di lembaga legislatif yang dimulai dari DPRD Lampung Tengah 10 tahun dan dilanjutkan 6 tahun di kursi DPRD Provinsi, Mufti makin memahami apa yang dibutuhkan masyarakat.

Mufti berpandangan, bukan hanya kebutuhan infrastruktur yang mesti dibenahi di Lampung, namun kesejahteraan masyarakat juga mesti tetap menjadi fokus utama.

Mufti Salin menilai, belum tuntasnya persoalan kesejahteraan masyarakat di Lampung ini merupakan dampak dari tidak tuntasnya perencanaan pembangunan di Lampung.

“Kurang baiknya inftrastruktur dampaknya juga ke kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi pembangunan yang kurang tuntas dalam perencanaan, prosesnya, sampai kepada monitoring. Kondisi ini tentu dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Latar Belakang Keluarga