Berita Lampung

Pj Bupati Tulangbawang Dukung Desa Jadi Subjek Pembangunan

Qudrotul Ikhwan seusai mengikuti rapat koordinasi nasional kick off pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD).

Penulis: Candra Wijaya | Editor: Daniel Tri Hardanto
Dok Pemkab Tulangbawang
Pj Bupati Tulangbawang Qudrotul Ikhwan saat menghadiri rapat koordinasi nasional kick off pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023). 

Tribunlampung.co.id, Tulangbawang - Pj Bupati Tulangbawang Qudrotul Ikhwan mendukung penuh program Presiden RI Joko Widodo terkait pengubahan wilayah pedesaan dan perbatasan dari objek menjadi subjek pembangunan.

Bahkan formula tersebut sangat tepat dan relevan dengan karakter bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Qudrotul Ikhwan seusai mengikuti rapat koordinasi nasional kick off pelaksanaan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2023).

“Program Presiden RI Joko Widodo sangat tepat dengan menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan,” ungkap Qudrotul Ikhwan, Rabu (12/7/2023).

Menurutnya, dalam skema seperti ini peran aktif rakyat adalah hal yang utama dan penting.

Baik sejak mulai memilih secara langsung aparat kampung di wilayahnya hingga proses pembangunan berlangsung.

"Tanggung jawab dan kualitas menjadi harga mati yang harus dijadikan pondasi utama, sehingga kesuksesan dan keberhasilan semakin cepat dirasakan," terangnya.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, P3PD merupakan salah satu visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu kampung dan perbatasan.

Dari program itu terdapat sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat desa.

Salah satunya menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sekaligus sejumlah regulasi turunannya.

Selain itu, Qudrotul mengungkapkan pemerintah juga sudah membentuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang khusus menangani desa.

"Upaya lainnya adalah penganggaran dana desa untuk membantu desa melaksanakan program-programnya," paparnya.

Pemerintah memiliki manajemen administrasi negara tersendiri untuk mengurus pemerintahan desa.

Hal itu dilakukan guna mendukung kapabilitas kepala desa, perangkat desa, dan Bamusdes harus diperkuat.

"Penguatan kapabilitas dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan yang menargetkan sekitar 75.000 kepala desa," tandasnya.

Dalam rapat tersebut, Qudrotul Ikhwan didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta Kepala DPMK Tulangbawang.

(Tribunlampung.co.id/Candra Wijaya)

Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved