Bawaslu Lampung Selatan Gelar Program Kampung Pengawasan Partisipatif

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Badan Pengawas Pemilhan Umum atau Bawaslu Lampung Selatan menggelar program kampung pengawasan partisipatif.

Kegiatan program kampung pengawasan partisipatif itu dilakukan Bawaslu Lampung Selatan di Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Bawaslu Pesisir Barat Petakan 4 Kecamatan Masuk Kategori Tingkat Kerawanan Tinggi

Baca juga: Bawaslu Lampung Temukan 7 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

Kegiatan program kampung pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Lampung Selatan ditandai dengan pelepasan burung.

Pelepasan burung dilakukan Bawaslu Lampung selatan sebagai komitmen mewujudkan Pemilu yang Bersih Jujur dan Demokratis.

Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Kegiatan yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa Bawaslu Lampung Gistiawan, yang sekaligus membuka acara tersebut.

Dalam sambutannya Koordinator Divisi Penyelesaian sengketa Bawaslu Lampung Gistiawan menyampaikan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pembentukan kampung pengawasan partisipatif tahun 2023 ini diselenggarakan di 15 Kampung Desa pada 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Gistiawan mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan pada minggu kedua dan ketiga September 2023.

"Perlu kami sampaikan, bahwa Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 Perbawaslu 2 tahun 2023  meliputi pendidikan pengawas partisipatif. Forum warga pengawasan partisipatif. Pojok pengawasan. Kerjasama dengan perguruan tinggi. Kampung pengawasan partisipatif. Komunitas digital pengawasan partisipatif," kata Gistiawan.

Kegiatan ini, terusnya, terdiri dari masyarakat umum yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, tokoh perempuan, organisasi kepemudaan dan sebagainya.

"Perlu kami informasikan bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif, sepanjang tahun 2022-2023," katanya.

"Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan juga kerjasama/MoU/nota kesepahaman sebanyak 51 (lima puluh satu) antara Bawaslu Lampung dengan Lembaga terkait, Ormas, LSM, OKP, Lembaga Adat, Lembaga Media dan sebagainya," ujarnya.

Sementara itu menurut Ketua Bawaslu Lampung Selatan Wazzaki, kampung pengawasan partisipatif merupakan upaya untuk mewujudkan hasil pemilu yang baik.

Khususnya di Kabupaten Lampung Selatan dan Provinsi Lampung secara umum.

Lebih lanjut Wazzaki menyebut, kampung pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilu serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan.

"Pemilu 2024 mendatang berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya, pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten-Kota, selain itu ditahun yang sama juga dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada," katanya.

Oleh sebab itu untuk memaksimalkan pegawasan, perlu peran serta seluruh stake holder dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu.

Agar terwujudnya pemilu yang berintegritas dan terpecaya sehingga  dapat membawa kemajuan dan kemaslahatan kepada kita semua.

"Kami menyadari bahwa dalam melakukan pengawasan, tidak cukup hanya mengandalkan jajara bawaslu yang secara jumlah dan kekuatan personil sangat terbatas," katanya.

"Untuk itu Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan sebuah gerakan pengawalan pemilu oleh Bawaslu yang berlokasi di desa/kelurahan atau kampung berbasis partisipatif masyarakat," ujarnya.

Wazzaki menyebut pengawasan Pemilu partisipatif ini penting untuk kita lakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu.

Apalagi, menurutnya masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini.

Wazzaki berharap melalui Kampung Pengawasan Partisipatif ini, semoga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, agar pelaksanaan Pemilu nantinya dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis.

"Mari kita bangun kolaborasi yang kuat antara pengawas pemilu dengan seluruh elemen masyarakat, agar pelaksanaan dapat berlangsung secara jujur dan adil," katanya.

"Kami optimis, kolaborasi antara pengawas pemilu dengan warga masyarakat inilah yang dapat mewujudkan cita-cita kita bersama bahwa pemilu bisa terlaksana dengan demokratis," tukasnya.

(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )