Viral ASN Diarahkan Tak Netral Pilpres 2024, Bawaslu Bereaksi

Tribunlampung.co.id - Viral video pengakuan seorang wanita berseragam Aparatur Sipil Negara ( ASN ) diarahkan tidak netral di Pilpres 2024.

Pengakuan ASN dalam video viraltersebut mengungkap adanya pengarahan untuk memenangkan salah satu partai dan pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024.

Baca juga: Pasca Pengundian Nomor Urut Capres, Berikut Tahapan Pilpres 2024

Baca juga: KPU RI Tetapkan Jadwal Kampanye Pilpres dan Pileg 2024 Mulai 28 November 2023

Keberadaan video viral pengakuan ASN diarahkan tidak netral di Pilpres 2024 itu membuat Bawaslu bereaksi.

Kini Bawaslu tengah melakukan penelusuran terhadap video viral ASN di media sosial tersebut.

Video viral pengakuan ASN ini terjadi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Tayangan video perempuan mengenakan seragam ASN di Kabupaten Boyolali agar tidak netral di Pemilu 2024 menjadi viral.

Bupati Boyolali, M Said Hidayat kemudian mengimbau agar semua pihak menyukseskan Pemilu 2024 dengan cara-cara baik.

"Pemilu 2024 ini marilah kita sukseskan dengan cara-cara yang baik, dan ini harus kita dukung," ujar Said, Rabu (15/11/2023).

Said mengatakan hal tersebut dikarenakan pelaksanaan Pemilu 2024 ini menentukan pemimpin yang terbaik untuk negeri Indonesia.

Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya menggaungkan persatuan dan kesatuan.

"Yang terpenting, persatuan dan kesatuan harus kita terus gaungkan," ujar dia.

"Karena itu menjadi nilai terbaik, ketika sukses pemilu ke depan menjadi hal yang terbaik untuk negeri ini," imbuhnya.

Kata Bawaslu 
 
Sebelumnya, Bawaslu Boyolali masih belum bisa menentukan ada tidaknya pelanggaran dalam video video seseorang dengan berseragam dinas aparatur sipil negara (ASN) dengan logo Pemerintah Kabupaten Boyolali curhat bila diarahkan untuk memenangkan salah satu partai dan pasangan calon presiden (capres) yang tengah viral. 

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo mengatakan pihaknya tidak mau berandai-andai terlebih dahulu dan akan melakukan penelusuran, pendalaman, dan mencari bukti terlebih dulu.

"Kami masih susah untuk menentukan juga ya (adanya pelanggaran)," ujar Widodo kepada TribunSolo.com.