Lampung Tengah Sedot Anggaran Pilkada Terbesar Se-Lampung, Capai Rp 55 M

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ketua Divisi Logistik KPU Lampung Titik Sutriningsih membeberkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Lampung.

Adapun anggaran pemilihan wali kota-wakil wali kota/bupati-wakil bupati di 15 kabupaten/kota di Lampung untuk KPU sebesar Rp 467.434.417.585.

Baca juga: Pilkada Serentak di Lampung Telah Dana hingga Rp 1 Triliun

Baca juga: Jelang Nataru, Tak Ada Lonjakan Uji KIR di Bandar Lampung

Sementara anggaran untuk Bawaslu 15 Kabupaten/Kota sebesar Rp 235.567.295.149.

Dari 15 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, KPU Kabupaten Lampung Tengah tercatat mendapatkan alokasi dana terbesar, yakni Rp55.085.301.500 atau Rp 55 miliar.

Sementara yang terkecil di KPU Metro sebesar Rp 13,6 miliar.

Menurut Titik, KPU Lampung Tengah alokasi dananya terbesar karena penduduknya terbanyak di Provinsi Lampung.

Sementara Metro, merupakan kota yang jumlah penduduknya paling sedikit di Lampung.

Sementara untuk Bawaslu, anggaran terbesar didapat Bawaslu Lampung Utara sebesar Rp 26.694.529.000 dan yang terkecil Bawaslu Metro Rp 6.553.634.000.

Titik melanjutkan, pasca NPHD ditandatangani awal November lalu anggaran pilkada itu belum ada yang turun, baik untuk KPU maupun Bawaslu.

Meski begitu, seluruh persyaratan telah dipenuhi tinggal menunggu pencairan.

"Pasca NPHD 14 hari kerja anggaran 40 persen didistribusikan kami sedang menunggu," ucapnya.

Terkait pendistribusian kegunaan anggaran, kata Titik, akan mulai digunakan setelah tahapan pilkada dimulai.

"Sejauh ini tahapan pilkada masih dibahas pusat ketika jadwal Pilkada sudah keluar anggaran baru bisa distribusikan," kata dia.

Sementara menurut Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung Heriza Kurniawan, anggran pilkada akan diturunkan setelah berkas dinyatakan lengkap.

"Hal ini sempat terkendala karena penentuan nomor rekening KPU maupun Bawaslu ditentukan langsung oleh pusat dan baru terima kemarin dan kami sedang meminta persetujuan dari gubernur setelah itu akan dicairkan dalam waktu secepatnya," kata Heriza Kurniawan.