Harga Cabai Melonjak Sebabkan Inflasi Kota Bandar Lampung dan Metro

Inflasi Akan Tetap Terjaga

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 3±1 persen (yoy) sampai dengan akhir tahun 2023. 

Namun demikian, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko yang  antara lain dari inflasi inti berupa, shock aggregate demand di tengah kondisi excess liquidity, kenaikan UMP tahun 2023, dan momen tahun politik, serta risiko rendahnya capaian pemulihan daya beli masyarakat yang berpotensi menyebabkan kenaikan inflasi inti akibat respon penurunan volume produksi pelaku usaha sebagai bentuk efisiensi. 

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah risiko masih tingginya harga komoditas hortikultura pada periode tanam, terutama pada November-Desember 2023 di tengah meningkatnya permintaan pada Nataru, dan risiko outflow beras di Lampung akibat tingginya permintaan dari Pulau Jawa. 

Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Prices (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu Stance OPEC+ yang ingin mendorong kenaikan harga minyak dunia untuk kepentingan geopolitik, dan risiko percepatan kenaikan harga rokok di akhir tahun dengan ekspektasi tarif cukai rokok yang kembali meningkat pada tahun 2024.

TPID Terus Berupaya Menjaga Stabilitas Harga

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, TPID terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K, yaitu pertama keterjangkauan harga dengan mengintensifkan operasi pasar beras/SPHP dan GPM secara kontinyu menjelang Nataru, terutama komoditi aneka cabai, bawang merah, telur dan daging ayam ras hingga harga kembali turun, terutama di lokasi pasar pencatatan inflasi BPS.

Serta penggunaan dana BTT untuk operasi pasar pada triwulan IV 2023 yang difokuskan pada komoditas beras di 400 titik selama 50 hari pada (8 titik/hari), dan melakukan monitoring harga dan pasokan.

Kedua, ketersediaan pasokan dengan memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, perluasan Kerjasama Perdagangan antar Daerah dengan Kepulauan Riau dan Bali serta
kedepan akan dilakukan KAD antara Lampung dengan Kalimantan timur, serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mempercepat penanaman padi, optimalisasi peran bendungan, pendistribusian bibit yang cukup resisten terhadap kekeringan, dan pendistribusian traktor/alsintan.

Ketiga kelancaran distribusi dengan memastikan kelancaran transportasi melalui koordinasi dan sinergi untuk memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi, merekomendasikan perbaikan jalan Kabupaten/Kota dan Pedesaan yang dilalui oleh angkutan barang bahan pangan.

Keempat, komunikasi efektif melakukan rapat koordinasi secara formal yang dilaksanakan rutin setiap minggu, dan informal melalui media sosial (posko inflasi), dalam rangka menjaga awareness TPID Lampung terkait dinamika harga dan pasokan terkini. (Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)