KPU RI Tak Ubah Format Debat Capres, Tetap Ada Jadwal Cawapres

Tribunlampung.co.id - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI tegaskan tidak ada perubahan format debat capres-cawapres dalam masa kampanye Pilpres 2024. 

Hal itu lantaran KPU RI tetap menjalankan peraturan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tetang debat capres-cawapres. 

Baca juga: KPU RI dan Tim Gugus Tugas Selidiki Kebenaran Data Pemilih Bocor dan Dijual Rp 1 Miliar

Baca juga: Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan AMIN Kompak Kritik KPU Soal Kabar Debat Capres Berubah

Sehingga KPU RI mengagendakan lima kali debat capres-cawapres terdiri tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. 

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI Hasyim Asy'ari yang jelaskan tidak ada perubahan format debat capres-cawapres. 

Hasyim Asy'ari menepis pemberitaan yang sempat beredar tak ada debat untuk cawapres.

Sebab dalam lima kali debat terbagi atas tiga debat untuk capres dan dua debat untuk cawapres.

"Tetap ada debat cawapres. Undang-Undang Pemilu menentukan ada lima kali debat, tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres," kata Hasyim, Sabtu (2/12/2023).

Dalam kesempatan berbeda, Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan debat capres cawapres harus diselenggarakan.

"Debat kampanye menurut UU pemilu itu lima kali diadakan. Lalu secara teknis Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1 huruf a dan b menjelaskan tentang hal tersebut," jelasnya.

Terkait mekanisme pelaksanaan KPU melakukan rapat dengan tim kampanye semua paslon.

Rapat itu, kata Idham, bukan berarti KPU harus mendengarkan keinginan seluruh tim kampanye tapi sebagai sarana komunikasi ihwal mekanisme pelaksanaan debat.

Lebih lanjut Idham pun turut menepis soal adanya misinformasi terkait tak ada debat bagi cawapres dalam Pilpres 2024 ini.

Ia meminta untuk seluruh pihak mencari dari sumber informasi yang terpercaya.

"Jadi kalau ada isu-isu di luaran bahwa tidak ada debat kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye, saya pikir itu bisa misinformasi dan bahkan bisa mengarah disinformasi," ungkap Idham.

"Oleh karena itu saya mengimbau kepada para pemilih di Indonesia, bacalah sumber-sumber informasi dari media terpercaya, media yang tersertifikasi dewan pers," sambungnya.