KPK Bakal Beri Pembekalan Antikorupsi ke Anies, Prabowo dan Ganjar

Tribunlampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bakal memberi pembekalan antikorupsi kepada tiga calon presiden pada 17 Januari 2024 mendatang. 

Pembekalan antikorupsi yang digagas KPK ini bakal diikuti capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Kegiatan yang dilakukan KPK ini untuk Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintigritas (Paku Integritas).

"Iya betul, diundang di acara program Paku Integritas," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (9/1/2024).

"Sejauh ini, informasi yang kami peroleh diagendakan pada Rabu (17/1/2024) di Gedung Merah Putih KPK," imbuhnya.

Dijelaskan Ali, Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021.

Program melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat itu bertujuan untuk menguatkan komitmen antikorupsi para penyelenggara negara.

Bagaimana tanggapan dan kesiapan Anies, Prabowo dan Ganjar terkait kegiatan pembekalan antikorupsi ini?

Anies Baswedan

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku siap memenuhi undangan KPK untuk memaparkan konsep pemberantasan korupsi jika terpilih jadi presiden.

Anies mengeklaim, setiap mendapatkan undangan dari berbagai pihak, dirinya pasti datang.

Terlebih jika diundang tersebut bertujuan menyampaikan gagasan sebagai seorang calon presiden.

"Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap, boleh dicek saja, ada undangan yang kita enggak dateng?" kata Anies saat ditemui di Islamic Centre Bekasi, Jumat (15/12/2023).

Anies memastikan dirinya akan memenuhi undangan tersebut, terlebih lagi pihak yang mengundang adalah KPK.

Anies berpandangan, debat merupakan ajang pasangan calon pemimpin beradu gagasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Melalui debat, masyarakat dapat mempunyai referensi untuk memilih calon pemimpin yang dinilai mengerti persoalan dan dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Program pemberantasan korupsi juga disampaikan Anies saat debat perdana capres, Selasa (12/12/2023) lalu.

Anies mengatakan jika terpilih sebagai presiden RI selanjutnya, ia berjanji untuk memiskinkan koruptor dan mengesahkan UU Perampasan Aset.

Anies juga ingin memperkuat KPK melalui revisi undang-undang. 

Menurutnya pimpinan KPK harus dipastikan memiliki standar etik yang tinggi.

Anies juga ingin memberikan penghargaan untuk masyarakat yang membantu melaporkan dugaan korupsi. Menurutnya, mekanisme ini dibolehkan UU.

"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," kata Anies.

"Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat," ucapnya.

Prabowo Subianto

Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku sudah punya banyak program yang akan direalisasikan seandainya dirinya terpilih jadi Presiden RI pada Pilpres 2024 nanti.

Salah satu yang jadi prioritasnya adalah pemberantasan korupsi.

Menurut Prabowo, praktik KKN disebabkan karena kesejahteraan pegawai pemerintah yang masih kurang.

Sehingga cara yang efektif menekan angka korupsi, kata Prabowo, adalah dengan menaikkan gaji para pegawai pemerintah, baik itu PNS maupun TNI dan Polri.

"Birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi," ucap Prabowo dalam pidato politik saat Konsolidasi Pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang yang disiarkan Live YouTube Gerindra TV, pada Minggu (10/9/2023).

"Korupsi harus kita berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi," kata Prabowo.

Prabowo mengaku ia dan timnya sudah memiliki hitungan matematika terkait anggaran apabila program kenaikan gaji abdi negara ini direalisasikan nanti bila terpilih di Pilpres 2024.

Apabila pegawai pemerintah sudah digaji tinggi namun tetap juga melakukan korupsi, maka ia berjanji akan menegakkan hukum seberat-beratnya.

"Kalau korupsi, harus dihukum seberat-beratnya," beber Prabowo.

Pandangannya terkait pemberantasan korupsi juga disampaikan Prabowo Subianto di acara debat pertama capres di KPU, Selasa (12/12/2023) malam.

Kala itu Prabowo saat menanggapi jawaban Ganjar Prabowo terkait korupsi.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai dari memperkuat lembaga KPK dan Kepolisian.

"Setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus juga perkuat kepolisian," ujar Prabowo.

Ganjar Pranowo

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengapresiasi rencana KPK yang akan mengundang tiga capres untuk ikut pembekalan terkait antikorupsi.

Ganjar memuji dan menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam kegiatan yang dihelat komisi antirasuah tersebut.

"Bagus itu, siap. Saya senang sekali kalau diundang dan kami akan berdebat soal pemberantasan korupsi," kata Ganjar sesuai menghadiri HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP di Jl Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Ganjar juga mengungkapkan pengalamannya ketika menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada 2013, di mana KPK turut melakukan sosialisasi pencegahan korupsi kepada para calon gubernur.

Saat itu, Ganjar sudah memiliki slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi'.

Sehingga ketika menang dalam Pilkada di Jateng, Ganjar menerapkan antikorupsi dalam pemerintahannya.

"Saya menang (Pilkada Jateng) dan saya praktikkan," ucap Ganjar.

Saat debat perdana capres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023) lalu, Ganjar Pranowo menyampaikan tentang penegakan hukum terhadap koruptor. 

Ganjar menyinggung soal Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang kini prosesnya mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan (koruptor)," kata Ganjar di panggung debat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat.

"Yang kedua, perampasan aset. Maka, segera kita bereskan Undang-undang Perampasan Aset," tuturnya.

Untuk memberikan efek jera, Ganjar ingin memenjarakan pejabat yang terbukti korupsi ke Nusakambangan.

Dia juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan.

Menurutnya, seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik ke bawahannya.

"Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan," ucap Ganjar.

"Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya, kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul," lanjutnya.

Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar mengatakan kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 230 triliun.

Jika dialihkan ke anggaran kesehatan, jumlah ini setara dengan biaya pembangunan 27.000 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

"Kita tunjukkan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu," tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)