Gubernur Arinal Djunaidi Tekankan BPKP Lampung Lebih Banyak Beri Kontribusi Daerah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Gubernur Arinal Djunaidi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Nani Ulina Kartika Nasution di Mahan Agung, Senin (22/1/2024).

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dijabat oleh Suyarsih Fifi Herwati yang kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten.

"Dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan baik pusat dan daerah, peran BPKP sangat berarti dalam mengawal akuntabilitas program-program pemerintah pusat dan daerah," kata Arinal.

Mulai dari bidang ketahanan pangan, pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, percepatan penyelesaian infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara, daerah dan desa hingga penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Ia menyebutkan, pengawalan keuangan pembangunan yang dilakukan BPKP, khususnya di Lampung dapat dirasakan manfaatnya.

Terutama dalam mengawal perbaikan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Sehingga seluruh instansi pemerintah, BUMN/D, BLU/BLUD yang ada di Provinsi Lampung dapat memberikan kontribusi nyata dalam Pembangunan di Provinsi Lampung.

Saat ini Provinsi Lampung masih banyak menghadapi tantangan, salah satunya terkait Indeks Kemandirian Fiskal.

"Hanya Provinsi Lampung yang sudah mencapai Indeks diatas 50 persen, yaitu 55,93 persen . Sedangkan dua kota yang termasuk ialah Bandar Lampung dan Metro yang sedang menuju kemandirian, dengan indeks Bandar Lampung 32,58?n Metro 26,07 persen ," urainya.

Ke depan, ia berharap agar BPKP yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Lampung, tetap meneruskan melakukan pengawalan, mulai dari perencanaan sampai dengan akuntabilitas.

Arinal juga berharap kepada pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN/D, BLU/D agar terus bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pengelolaan resiko dan pengendalian intern untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat di Lampung.

"Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung dan BPKP dapat terus bersinergi, berkolaborasi, dan menjalin komunikasi yang baik guna tercapainya tata kelola Pemerintah Provinsi Lampung yang lebih baik lagi," harapnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dalam kesempatannya mengharapkan agar pertemuan ini dapat dimanfaatkan seluruh aparatur pemerintah.

Baik pusat maupun daerah di Provinsi Lampung, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menganggarkan agenda pembangunan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
.
"Tentunya seluruh aparatur pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja," ujar Sally Salamah.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)