KPK Hingga Wapres Soroti Bantuan Beras Bergambar Salah Satu Paslon Capres

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - KPK minta agar paket bantuan beras tampilkan tiga pasangan calon presiden bukan salah satu saja. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyoroti isu bantuan beras bergambar paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Foto bantuan beras bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu muncul di unggahan media sosial X (Twitter). 

Namun untuk kepastian lokasi dan lainnya sampai saat ini belum didapat infomasi yang jelas.  

Meski begitu beberapa pihak sudah menanggapi termasuk KPK. 

Untuk dari sisi KPK hanya minta keadilan saja, jika itu benar ada dan resmi.  

Alexander Marwata minta seyogianya paket bansos yang dibagikan ke masyarakat menampilkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal tersebut kata Alex untuk menciptakan keadilan dalam pembagian paket bantuan sosial (bansos) di tengah pelaksanaan Pilpres 2024.

Pernyataan Marawata ini menjawab soal dugaan konflik kepentingan pembagian paket bansos yang memuat paslon Pilpres 2024 tertentu.

"Kalau mau fair ya tiga-tiga pasangan itu harus ada di dalam karung bansos itu. Kalau mau fair ya. Sehingga masyarakat tersosialisasikan siapa calon presiden pasangan nomor satu dua tiga. Tidak satu pasangan saja," kata Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Menurutnya, jika paket bansos justru hanya menampilkan satu paslon pilpres, maka hal itu mengindikasikan adanya konflik kepentingan.

Terlebih jika praktik tersebut dilakukan secara masif di tengah tahapan kampanye pemilu.

"Ini jelas ada unsur konflik kepentingan, apalagi kalau dilakukan secara masif," katanya.

Ia menjelaskan konflik kepentingan dalam pembagian bansos bisa menguntungkan bukan dari keuntungan keuangan, tapi dari sisi image atau citra baik pihak yang menyalahgunakannya.

Bansos yang berlogo paslon tertentu akan membuat masyarakat awam yang tak paham mekanisme keuangan negara akan berpikir bahwa bansos tersebut bersumber dari paslon yang wajahnya dimuat di karung bansos.

Padahal nyatanya bansos bersumber dari APBN alias keuangan negara.

"Keuntungan itu kan tidak harus berbentuk materi, uang. Image itu kan juga sebuah keuntungan, apalagi kalau itu terjadi di saat seperti ini di mana Pemilu semua calon berusaha menarik simpati dari rakyat," katanya.

KPK pun berharap Bawaslu selaku lembaga pengawas dapat melakukan koreksi atas praktik-praktik tersebut di tengah kampanye Pemilu 2024.

"Kami berharap Bawaslu selaku pengawas pemilu juga bisa melakukan koreksi atas praktik seperti ini. Kita berharap semua masyarakat Indonesia turut mengawasi pemilu presiden, pemilu legislatif, nanti juga disambung pemilihan kepala daerah," ungkap Marwata.

Tanggapan Bulog

Pihak Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) buka suara menanggapi adanya foto beras Bulog yang berstempel stiker calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui, foto beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran beredar di media sosial X (dulu Twitter).

Beras kemasan 5 kilogram tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditujukan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti menyebut, pihaknya tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

"Dari Bulog tidak ada atribut apa pun," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/1/2024).

Menurut Bayu, beras SPHP tersebut sangat mudah diperoleh karena dalam pendistribusiannya Perum Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern.

Hal itu dilakukan agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.

Sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

"Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Tapi yang pasti kita tidak ada membuat atribut apa pun," jelasnya.

Bapanas buka suara

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pihaknya sudah bertugas sesuai dengan penugasan dari pemerintah untuk menunjuk Perum Bulog sebagai penyalur beras SPHP.

Pada saat penyaluran, dia memastikan tak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasaan selain logo Badan Pangan Nasional dan Bulog.

"Enggak ada logo lain selain logo kita sama Bulog. Itu biar tahu berasnya punya kita," katanya.

Namun Arief mengatakan sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tapi yang pasti di kami tidak ada memuat stiker yang lain," kata Arief.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Perum Bulog aktif menyalurkan beras SPHP pada 2023 dengan tujuan meredam kenaikan harga beras.

Berdasarkan surat Kepala Bapanas No 187/TS.02.02/K/8/2023, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP diberlakukan untuk beras medium dan beras premium, masing-masing besarannya dibagi berdasarkan tiga zonasi wilayah.

Zona I meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi) berlaku HET beras medium senilai Rp 10.900 per kilogram dan beras premium Rp 13.900 per kg.

Zona II meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, berlaku HET beras medium Rp 11.500 per kg dan beras premium Rp 14.400 per kg.

Sementara zona III meliputi Maluku dan Papua, berlaku HET beras medium Rp 11.800 per kg dan beras premium Rp 14.800 per kg.

Tanggapan Wapres Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusut dugaan pelanggaran pemilu terkait bantuan sosial (bansos) dan video acungan dua jari dari mobil kepresidenan.

Ma'ruf mempersilakan masyarakat untuk melaporkan temuan beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, ke Bawaslu.

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Menurut Ma'ruf, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus itu.

"Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak," kata dia.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/TRIBUNNEWS/SERAMBINEWS)