Mahfud MD Mundur dari Menteri

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Restui Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mundur sebagai Menko Polhukam.

Editor: Kiki Novilia
Istimewa
Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Menko Polhukam Mahfud MD di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Pemberian restu Megawati Soekarnoputri kepada Mahfud MD disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. 

"(Mahfud) Sudah lama diberikan restu (oleh Megawati)," kata Hasto untuk menjawab pertanyaan awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto mengatakan, rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas dalam lingkup para pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3.

"Terkait dengan mundurnya Prof Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD bersama dengan partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura di dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu," jelas dia.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini menambahkan, rencana mundurnya Mahfud juga ada dalam momentum yang baik.

Sebab, rencana itu mengemuka di publik dibarengi dengan gerakan publik.

Gerakan itu, sebut Hasto, adalah berhenti mengikuti akun Instagram pribadi dari Presiden Jokowi.

"Itu yang kemudian kami cermati," tambahnya.

Ditanya kapan pastinya Mahfud akan mundur dari menteri, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas.

Oleh karena itu, Hasto menilai Mahfud layak diberikan gelar pendekar hukum.

"Tetapi, Prof Mahfud sebagai pendekar hukum, itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.

Selain itu, Mahfud juga disebut tengah mempercepat penyelesaian persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai menteri.

Semisal, soal konflik agraria hingga hukum. Penyelesaian konflik itu, menurut Hasto, agar sosok menteri pengganti Mahfud pun bisa melanjutkan apa yang sudah diselesaikan.

"Siapa pun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit yang sama untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan. Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru," ujar Hasto.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved