Kritik Anies Soal Jokowi Salurkan Bansos Tanpa Libatkan Mensos Risma

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kritik Anies Baswedan soal penyaluran bantuan sosial atau bansos Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Bahkan Anies Baswedan sampai menyinggung aturan tata kelola negara yang tidak boleh diatur dengan selera.

Menurut Anies Baswedan, seharusnya Tri Rismaharini dilibatkan dalam penyaluran bansos karena sebagai Menteri Sosial.

Diketahui Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan mengkritik Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penyaluran bantuan sosial.

Anies menegaskan mengelola negara tidak boleh berdasarkan selera pribadi.

"Ini kan lagi-lagi tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara nggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan," kata Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa (30/1/2024).

Anies menjelaskan, seharusnya Mensos dilibatkan dalam penyaluran bansos.

Sebab, bansos merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

"Tapi kalau itu dikacaukan tata negara kita menjadi rusak," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebab itu, dirinya berkomitmen jika memenangkan pilpres 2024, akan mengembalikan tatanan negara kembali ke cara-cara yang benar.

"Apakah ini mau dilanjutkan? apakah ini mau dibiarkan? saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," tandas Anies.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah khawatir pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 dijadikan sebagai alat kepentingan politik pihak tertentu.

"Saya khawatir dengan kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran," kata Said kepada wartawan, Selasa (30/1/2024).

Said juga khawatir target untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 tidak tercapai.

"Karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu di pelopori langsung oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan (ini) menyesalkan kementerian dan lembaga lain mengambil alih tugas Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyalurkan bansos.

Sementara, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos tidak dilibatkan.

"Malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu," ungkap Said.

Said menjelaskan, hampir 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK.

"Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan," ucapnya.

Dia mengusulkan agar jatah bansos pada tiga bulan pertama, yakni Januari-Maret 2024 disalurkan Minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.

Menurut Said, hal tersebut perlu dilakukan agar penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / Tribunnews.com )