Ganjar Pranowo Respons Santai Pernyataan Gibran Soal Getarkan 'Kandang Banteng'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PONTIANAK - Calon presiden (capres) nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo merespons santai upaya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang hendak menggetarkan "kandang banteng".

Ganjar justru mempersilakan Gibran untuk menggetarkan "kandang banteng".

“Oh gitu ya, bagus dong, silakan digetarkan, tapi bantengnya kami, hati-hati ketanduk,” ucap Ganjar Pranowo kepada wartawan usai kampanye di Gedung Pontianak Convention Center (PCC) Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (31/1/2024).

Sebelumnya, Gibran berharap suara pemilihnya terus meninggi di Jawa Tengah.

Dirinya pun optimistis sudah menggetarkan "kandang banteng".

"Gak menggoyang, tapi menggetarkan (kandang banteng)," ucap Gibran Rakabuming Raka seusai berkampanye di Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Tak Ada Program 100 Hari

Saat berdialog dengan mahasiswa dan gen Z di PCC, Ganjar Pranowo memastikan tidak ada program 100 hari pertama kerja jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

Pernyataan Ganjar tersebut menjawab pertanyaan audiens yang hadir.

Awalnya, seorang wanita bernama Astarina menanyakan apa program 100 hari kerja pertama jika memang menang di Pilpres 2024.

Dia berharap Ganjar dapat mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset dalam 100 hari kerja pertama untuk memberantas korupsi.

Namun, Ganjar mengatakan, dirinya tidak memiliki program 100 hari kerja pertama seperti kebanyakan orang.

"Saya tidak punya program 100 hari pertama."

"Kenapa harus 100 hari pertama? Kenapa? Ada yang bisa menjawab?"

"Kenapa kok selalu orang bertanya 100 hari pertama. Ada yang tau sejarahnya?" kata Ganjar di lokasi.

Menurutnya, di banyak negara maju, 100 hari pertama seorang presiden yang baru saja dilantik tidak memiliki hak untuk mengubah apapun.

Ganjar menjelaskan, di Indonesia, presiden harus mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Maka kenapa tidak ada 100 hari pertama, mau apa wong tidak ada kewenangan di 100 hari pertama."

"Kecuali, Anda berada di negara luar, begitu presiden tanda tangan dia bisa melakukan apapun," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa saat ini dirinya bersama Mahfud MD sedang mendesain program KTP Sakti.

"Kalau pelantikan presiden itu bulannya adalah Oktober, maka 2 bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti," tutur Ganjar.

Ganjar menambahkan, KTP Sakti merupakan Satu Kartu Terpadu Indonesia yang mengintegrasikan seluruh data.

"Apakah seluruh persoalan? Belum. Baru masuk pada dua sektor yang hari ini nanti siap, satu pendidikan datanya bagus, yang satu kesehatan," imbuhnya.

Soroti Indeks Persepsi Korupsi

Selain soal program 100 hari pertama kerja, Ganjar juga menyinggung soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023.

Diketahui, IPK Indonesia 2023 tetap di angka 34 alias stagnan.

Ganjar mengatakan, pemerintah belum serius mengawal pemberantasan korupsi.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun mendorong pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Ya karena kita tidak serius mengawal itu."

"Kalau kita serius, maka good governance mesti ditingkatkan, teladan mesti diberikan dan harus tegas, kalau enggak pilih-pilih," kata Ganjar pada sela-sela kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1/2023).

Ganjar menyinggung mengenai adanya orang seperti terkena sandera politik melalui kasus hukum.

"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik."

"Dan kemudian, itu berangkat dari kasus-kasus, banyak sekali, yang seperti ini emang publik enggak tahu? Kan publik tahu," ujarnya.

Menurutnya, dalam kondisi seperti itu hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan politik.

"Hukum menjadi terkalahkan dan panglimanya tidak lagi hukum, tapi politik."

"Maka, cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita akan menurun," ungkap Ganjar.

Sebelumnya, Deputi Sekertaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Suyatmiko mengungkapkan penyebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 alami stagnansi.

Diketahui, Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia di tahun 2023 alami stagnansi di poin 34.

Tak hanya itu rangking Indonesia turun ke-115 di dunia.

Wawan menilai stagnasi tersebut diakibatkan pemerintah tak optimal dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Stagnansi ini kami menduga bahwa kurang optimalnya kinerja pemerintah dan badan peradilan penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia," kata Wawan kepada awak media di Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Di sisi lain, kata Wawan, pihaknya juga melihat bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik.

"Dan kemudian di tahun 2023, kita lebih banyak disibukkan pada proses pendaftaran parpol dan sebagainya," jelasnya.

Akibatnya, menurutnya, isu pemberantasan korupsinya malah terpinggirkan.

"Oleh sebab itu pada saat kami meluncurkan indeks persepsi korupsi Tahun 2023 hari ini, kami ingin memberikan pesan bahwa pembatasan korupsi tidak bisa ditinggalkan," kata Wawan.

"Kita kalau ingin demokrasi yang lebih bagus korupsi juga harus ditekan sedemikian rupa atau bahkan dihapuskan di Indonesia," tegasnya.

(Tribunlampung.co.id/Kompas.com/Tribunnews.com)