Cak Imin Harap Pemerintahan Jokowi Sadar Dikritik Sejumlah Kampus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap Presiden Joko Widodo sadar usai adanya kritik dari beberapa perguruan tinggi. 

Menurut Cak Imin, adanya perguruan tinggi yang melayangkan kritik pedas terhadap pemerintah tersebut adalah peringatan agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik pada Pemilu 2024.

Cak Imin berharap agar Presiden Joko Widodo tidak salahgunakan kekuasaanya. 

"Semoga bisa menyadarkan beliau-beliau itu, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan kroni-kroninya dalam Pemilu 2024," kata Cak Imin.

Cak Imin menilai, agar demokrasi tetap terpelihara, maka seorang penguasa harus konsisten mentaati nilai-nilai konstitusi dan Undang-undang.

"Taat terhadap konstitusi, berarti taat terhadap demokrasi, keadilan dan kebebasan," tegasnya.

Oleh karena itu, Cak Imin mengaku berkomitmen dengan Anies Rasyid Baswedan akan tetap memelihara demokrasi jika menang pada Pilpres 2024.

"Kami akan menjamin kebebasan berserikat, berpendapat dan berkelompok seluas-luasnya, agar masyarakat bisa mewarnai pembangunan nasional," paparnya.

Cak Imin mengaku menunggu langkah dua kampus unggulan Jember juga melakukan hal yang sama seperti Universitas Gajah Mada (UGM), beberapa hari lalu.

"Saya sendiri kagum, karena lima tahun terakhir kok kampus adem ayem. Tetapi ternyata tidak, saat suasana negara agak mengkhawatirkan, rupanya mereka turun. Kami tunggu saja UNEJ, UIN Jember juga bisa berbuat seperti perguruan tinggi lainnya," ujar Cak Imin di acara Slepet IMIN di Kota Cinema Mall Jember, Sabtu (3/2/2024).

Diberitakan sebelum, sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut, dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 31 Januari 2024.

Petisi tersebut mereka keluarkan, karena para akademisi UGM merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara selama dipimpin Joko Widodo di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Melalui petisi tersebut, sivitas akademika UGM, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden Jokowi, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali ke koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Setelah Universitas Gadjah Mada, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menyampaikan petisi, dan menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan"

Hak Demokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait civitas akademik ramai-ramai mengeluarkan petisi mengkritik pemerintah terutama dalam menghadapi Pemilu 2024.

Menurut Jokowi petisi tersebut merupakan hak yang dimiliki setiap orang di negara demokrasi.

"Itu hak demokrasi yang harus kita hargai," kata Jokowi usai kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).

Terpisah, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pun memberikan tanggapan mengenai petisi dari sejumlah akademisi.

Menurut Gibran, petisi tersebut dapat menjadi salah satu masukan.

Nantinya masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi.

"Kalau saya sih masukan-masukan evaluasi dari semua pihak kami terima ya. Masukannya terima kasih," ujar Gibran di Tangerang Selatan, Sabtu (2/2/2024).

Selebihnya, Gibran enggan berkomentar lebih lanjut terkait petisi tersebut.

"Tanyakan yang bersangkutan aja," katanya.

Sebagai informasi, sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada atau UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Petisi ini dibacakan Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof Koentjoro didampingi sejumlah puluhan Guru Besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu (31/1/2024).

Setelah Universitas Gadjah Mada, civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Selanjutnya menyusul sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia (UI) turut menyampaikan kritikan terhadap Jokowi.

Selanjutnya kritik terhadap pemerintah Jokowi pun datang dari civitas akademika Universitas Padjadjaran Bandung.

Kritik terbuka terhadap kepemimpinan Jokowi itu disampaikan melalui Seruan Padjadjaran yang dibacakan Sabtu, 3 Februari 2024 dan dihadiri  civitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad), termasuk rektor, senat akademik, ketua dewan profesor dan para guru besar serta dosen Unpad.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID /TRIBUNNEWS)