Anies Minta KPU Serius dan Hormati Semua Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu serius menyikapi laporan dugaan kecurangan Pemilu.

Menurut Anies Baswedan hal itu sebagai wujud menghormati dan menjalankan demokrasi yang wajib dijalankan oleh KPU RI. 

 "KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi lebih baik," kata Anies di FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024).

Menurutnya, keseriusan KPU dalam menindaklanjuti setiap laporan dugaan kecurangan Pemilu bertujuan supaya kualitas demokrasi di Indonesia lebih baik.

"Salah satu indikasi demokrasi baik itu Pemilu yang bersih, kemudian jujur, ya kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies tak berkomentar banyak terkait peluang bekerja sama dengan Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terkait pelaporan kecurangan Pemilu. 

AdApun Anies sendiri dalam acara pengukuhan guru besar FKUI itu hadir bersama cawapres 03 Mahfud MD

"Ya tentu saling ngobrol terus ya," tandasnya.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi dalam membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sirekap.

"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Dia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi.

Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Minta KPU Diaudit

Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) mengayakan telah mengajukan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan audit forensik sistem IT KPU. 

Jika memang tidak ada niat kecurangan, seharusnya KPU dapat membuka diri untuk membuka diri dilakukannya audit. 

"Kami mengajukan 2 surat audit ke KPU. Kemudian 1 surat ke Bawaslu dan Bawaslu mendorong untuk dilakukan mengaudit," kata Bambang Widjojanto di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Jumat (16/2/2014).

Eks Pimpinan KPK itu menilai, jika KPU tidak ada upaya melakukan kecurangan, seharusnya secara terbuka dapat menerima bahkan senang jika dilakukan audit oleh tim pasangan calon presiden maupun partai sebagai peserta pemiku. 

"Kalau diibaratkan hajatan, pasangan calon presiden dan partai ini kan pengantin. KPU cuma sebagai EO," jelasnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, upaya audit perlu dilakukan karena adanya dugaan setting-an terhadap algoritma yang dipasang pada Sirekap untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. 

"Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi kalau ada revisi di 1 TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya," kata Bambang. 

"Jika pada algoritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan - kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu yang tadi adit sudah mengemukakan itu," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id/Tribunnews)