Hak Angket Muncul Akibat Rendahkan Kepercayaan ke 3 Lembaga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut munculnya wacana hak angket imbas dari putusan beberapa lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Lembaga tersebut mulai dari KPU RI, Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi yang turut memutuskan putusannya terkait pemilu. 

Jamiluddin Ritonga menilai kepercayaan rakyat terhadap KPU RI, Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi saat ini rendah hingga muncullah hak angket. 

"Hak angket diperlukan karena kepercayaan masyarakat kepada KPU dan Bawaslu sudah pada titik terendah. Dua lembaga ini dianggap tidak dapat menjaga netralitas," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Minggu (25/2/2024).

Tak hanya terhadap KPU RI dan Bawaslu RI, publik juga menurut Jamiluddin sudah menaruh ketidakpercayaan pada Mahkamah Konstitusi RI (MK) sebagai lembaga peradilan tertinggi.

Dirinya menilai, MK RI dimata publik hanyalah sebagai lembaga kalkulator.

"MK juga dinilai hanya lembaga kalkulator. Karena itu, MK dinilai sulit untuk mendapat keadilan. Karena itu, hak angket dapat menjadi solusi," kata dia.

Lebih lanjut, Jamiluddin juga menduga kalau pengguliran Hak Angket ini juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya dugaan operasi senyap untuk meloloskan suatu partai politik ke parlemen.

Hanya saja, Jamiluddin tidak membeberkan secara detail, partai politik mana yang sedang diupayakan lolos melenggang ke Senayan tersebut.

"Isu adanya dugaan operasi senyap untuk meloloskan salah satu partai politik ke Senayan dapat dibuktikan melalui hak angket," kata dia.

Sehingga menurut Jamiluddin, dengan upaya menggulirkan hak angket melalui DPR RI itu kecurigaan operasi senyap itu bisa diungkap.

Tak hanya sebatas pada pemilihan legislatif (pileg), dalam dugaan kecurangan di pemilihan presiden (pilpres) juga diharapkan bisa terkuak melalui hak angket.

"Melalui hak angket, kecurigaan adanya operasi senyap untuk meloloskan partai politik tertentu ke Senayan dan bentuk kecurangan lainnya pada Pilpres dan Pileg akan dapat terungkap," tukas Jamiluddin.

Awal Mula Munculnya Usulan Hak Angket

Wacana menggunakan hak angket DPR RI kali pertama kali pertama digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dari koalisi PDIP, pasca pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam perolehan suara hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei hingga real count Komisi Pemilihan Umum (KKPU) di kisaran 58 persen.

Ganjar menganggap hak angket atau hak menyelidiki dugaan pelanggaran pelaksanaan undang-undang perlu dilakukan mengingat dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024, khususnya Pemilu Presiden.

Dan pada Kamis (22/2/2024), tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung AMIN, yakni NasDem, PKB, dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta.

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Ganjar.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

“Kemudian kita sharing seperti yang anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.

NasDem, PKS, dan PKB, kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya.

Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

“Jadi, posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.

( Tribunlampung.co.id /Tribunnews)