PDIP Belum Pastikan Kapan Hak Angket Diajukan, Tolak Cuma Sensasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD belum pastikan kapan mengajukan hak angket.

Sementara wacana hak angket sudah dimunculkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Lantas kapan pelaksanaan hak angket, juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mengatakan tunggu waktu yang tepat.

Namun pastinya siap menerima dukungan dari tim AMIN.

"Kami menyambut baik tanggapan dari Surya Paloh dan Koalisi AMIN yang mendukung hak angket."

"Komunikasi memang sudah lama terjalin di tingkat akar rumput, TPN maupun antara partai politik pendukung di Ganjar-Mahfud dan Koalisi AMIN," kata Chico dilansir WartakotaLive.com, Minggu (25/2/2024).

Namun, Chico tetap meminta semua pihak untuk bersabar menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan Hak Angket ini.

Pasalnya pengajuan Hak Angket di DPR ini harus didasari dengan persiapan yang matang.

Agar nantinya Hak Angket ini tidak berujung pada sensasi belaka.

"Kita tunggu saja bagaimana momentumnya, kapan yang terbaik, karena memang harus betul-betul dipersiapkan secara matang terkait dengan hak angket ini supaya tidak menjadi sebuah sensasi saja dan mati sebelum berkembang," ucap Chico.

Sebelumnya, Surya Paloh mengungkapkan dukungannya atas usulan Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Surya Paloh, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional, termasuk menggulirkan hak angket.

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib."

"Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu," kata Surya di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Oleh karena itu, Surya menegaskan Koalisi Perubahan sepakat dengan ajakan PDIP untuk menggulirkan hak angket.

Awal Mula Munculnya Usulan Hak Angket

Wacana menggunakan hak angket DPR RI kali pertama kali pertama digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dari koalisi PDIP, pasca pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam perolehan suara hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei hingga real count Komisi Pemilihan Umum (KKPU) di kisaran 58 persen.

Ganjar menganggap hak angket atau hak menyelidiki dugaan pelanggaran pelaksanaan undang-undang perlu dilakukan mengingat dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024, khususnya Pemilu Presiden.

Dan pada Kamis (22/2/2024), tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung AMIN, yakni NasDem, PKB, dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta.

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Ganjar.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

“Kemudian kita sharing seperti yang anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.

NasDem, PKS, dan PKB, kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya.

Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

“Jadi, posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.

Ketua Majelis Kehormatan PPP Tolak Hak Angket

Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur meminta seluruh jajaran pengurus dan anggota fraksi PPP di DPR bijaksana menyikapi wacana hak angket.

Zarkasih khawatir hak angket justru akan memicu perpecahan umat yang akan sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Hak angket harus dipikirkan matang-matang, harus disikapi secara cerdas dan teliti."

"Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya," kata Zarkasih dalam keterangannya, Jumat (23/2/2024).

( Tribunlampung.co.id/Tribunnews)