Anggaran Program Makan Siang Gratis Rp 15.000 Tiap Anak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/2/2024).

Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepreisdenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU.

Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.

Pengamat Nilai Jokowi Tak Hormati Penghitungan Pemilu 

Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi komentari Presiden Jokowi rapat dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju bahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Menurut Jojo rapat tersebut tak menghormati proses berjenjang perhitungan Pilpres 2024 oleh KPU.

"Presiden tidak menghormati proses hitung berjenjang yang masih sedang berlangsung," kata Jojo dihubungi Senin (26/2/2024).

Selain itu dikatakan Jojo, semestinya KPU dapat mengeluarkan statement untuk semua pihak agar menghormati proses yang masih mereka lakukan. 

"Dengan demikian, maka siapapun termasuk presiden tidak boleh melakukan klaim legal-formal sebelum hasil resmi dikeluarkan oleh KPU," tegasnya.