Pilpres 2024

Anggaran Program Makan Siang Gratis Rp 15.000 Tiap Anak

Menko Airlangga ungkap anggaran Program Makan Siang Gratis sebesar Rp 15.000 per anak dan nanti masuk APBN. 

Editor: Tri Yulianto
Tribunnews/Abdi Ryanda Shakti
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku anggaran program makan siang gratis Rp 15.000 tiap anak 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Program makan siang gratis bagi anak yang digagas capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka senilai Rp 15.000 per anak.

Nilai anggaran makan siang gratis tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Anggaran makan siang gratis tersebut diluar untuk susu gratis bagi anak yang anggarannya belum diputuskan. 

Namun sementara ini baru anggaran makan siang gratis. 

"Per anak kira-kira Rp 15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).

Selain itu, Menko Airlangga menyebut pemberian menu makan siang gratis ini akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"(Menunya) nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak menyeragamkan," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa program makan siang dan pemberian susu gratis bagi masyarakat bakal masuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"Sudah pasti masuk (APBN)," kata Airlangga kepada wartawan di Kantornya, Jumat (23/2/2024).

Airlangga menyebut, program makan siang dan susu gratis itu rencananya bakal dibahas di sidang kabinet pada Senin pekan depan.

"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin," jelasnya.

Terkait anggarannya, Airlangga sendiri enggan merincikan lebih jelas. Termasuk dia juga belum bisa memastikan pengadaan anggaran itu bakal memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang diusulkan Prabowo-Gibran.

"Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin, ada skalanya," ucap dia.

"Kita baru membahas judulnya, karena kan kita baru judulnya PPKF," imbuhnya menegaskan.

Jokowi Rapat Makan Siang Gratis 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/2/2024).

Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepreisdenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU.

Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.

Pengamat Nilai Jokowi Tak Hormati Penghitungan Pemilu 

Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi komentari Presiden Jokowi rapat dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju bahas program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Menurut Jojo rapat tersebut tak menghormati proses berjenjang perhitungan Pilpres 2024 oleh KPU.

"Presiden tidak menghormati proses hitung berjenjang yang masih sedang berlangsung," kata Jojo dihubungi Senin (26/2/2024).

Selain itu dikatakan Jojo, semestinya KPU dapat mengeluarkan statement untuk semua pihak agar menghormati proses yang masih mereka lakukan. 

"Dengan demikian, maka siapapun termasuk presiden tidak boleh melakukan klaim legal-formal sebelum hasil resmi dikeluarkan oleh KPU," tegasnya.

Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu ini juga menilai semua program capres/cawapres selanjutnya. Secara resmi nantinya milik kewenangan presiden terpilih.

"Bukan urusan presiden petahana. Artinya, Jokowi sedang berusaha cawe-cawe terhadap presiden yang akan terpilih resmi. Prabowo atau siapapun presiden terpilih nanti, seharusnya tersinggung," tegasnya.

( Tribunlampung.co.id/Tribunnews) 

 


 

 

 

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved