Mahfud MD Menilai Program Makan Siang Gratis Dilaksanakan 2026 Bukan 2025

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menilai Program Makan Siang Gratis mestinya masuk APBN 2026. 

Sebab untuk APBN 2025 masih menjadi kelanjutan dari era Presiden Joko Widodo karena RAPBN disusun pada 2024. 

Sebagai informasi, program makan siang gratis merupakan program yang dicanangkan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Mahfud, RAPBN 2025 seharusnya masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfud, program itu dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang nantinya masuk dalam pemerintahan baru hasil Pilpres 2024.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," kata dia.

Namun, Mahfud tak terlalu mempermasalahkan lantaran hal itu bisa jadi sebatas usulan.

"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," kata Mahfud.

Pemerintah memulai pembahasan program-program baru dari presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, program yang mulai dibahas yakni makan siang gratis.

Diketahui, program tersebut menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso mengatakan, pembahasan program makan siang tersebut diperlukan supaya rencana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo terealisasi. Namun, dia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.

Suharso mengatakan RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap dia.

"Agar benar-benar ada keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," tandas Suharso.

Jokowi Rapat Makan Siang Gratis 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang paripurna Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/2/2024).

Rapat dengan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut salah satunya membahas program makan siang gratis dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

"Membahas tentang program-program prioritas pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepreisdenan, Jakarta.

Bahlil mengatakan secara umum program prioritas Prabowo-Gibran akan diakomodir pada pembahasan APBN 2025.

Pasalnya yang akan menjalankan APBN tersebut nantinya adalah Prabowo-Gibran.

“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah pak Prabowo dan mas Gibran. Jadi pasti,” katanya.

Bahlil mengatakan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran tersebut bukan bermaksud untuk mendahului hasil penghitungan resmi KPU.

Pemerintah hanya melakukan simulasi seraya menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

"Enggak kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya.

Anggaran Rp 15.000 per Anak

Program makan siang gratis bagi anak yang digagas capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka senilai Rp 15.000 per anak.

Nilai anggaran makan siang gratis tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Anggaran makan siang gratis tersebut diluar untuk susu gratis bagi anak yang anggarannya belum diputuskan. 

Namun sementara ini baru anggaran makan siang gratis. 

"Per anak kira-kira Rp 15.000. Itu kan bisa dibuat macam-macam. Nanti akan ada pembahasan. Di luar susu," kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).

Selain itu, Menko Airlangga menyebut pemberian menu makan siang gratis ini akan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"(Menunya) nah itu nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, tidak menyeragamkan," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga menyampaikan bahwa program makan siang dan pemberian susu gratis bagi masyarakat bakal masuk Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"Sudah pasti masuk (APBN)," kata Airlangga kepada wartawan di Kantornya, Jumat (23/2/2024).

Airlangga menyebut, program makan siang dan susu gratis itu rencananya bakal dibahas di sidang kabinet pada Senin pekan depan.

"PPKF sedang dibahas, nanti Senin akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin," jelasnya.

Terkait anggarannya, Airlangga sendiri enggan merincikan lebih jelas. Termasuk dia juga belum bisa memastikan pengadaan anggaran itu bakal memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti yang diusulkan Prabowo-Gibran.

"Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin, ada skalanya," ucap dia.

"Kita baru membahas judulnya, karena kan kita baru judulnya PPKF," imbuhnya menegaskan.

( Tribunlampung.co.id/Tribunnews)