Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, 13 TPS Dilaporkan ke Bawaslu Pesisir Barat

Padahal kata dia, pihaknya hanya ingin mengungkapkan kebenaran agar tidak ada lagi kecurigaan dan kesalah pahaman antara peserta dan penyelenggara pemilu.

Karena dengan dilanggarnya juklak, juknis mekanisme penghitungan suara itu, akhirnya para saksi partai meragukan kemurnian data C1 hasil dengan surat suara yang ada didalam kotak.

"Kami meragukan kebenaran data C1 plano itu apakah betul hasil dari kehendak hati nurani rakyat atau bukan, karena aturan pembukaan kotak suara saja mereka berani melanggar, padahal itu jelas telah diatur dalam undang-undang," imbuhnya.

Ia sangat menyayangkan sikap para anggota PPK dan Panwascam Bangkunat tidak mengindahkan permintaan para saksi partai untuk dilakukan pengitungan ulang.

Seharusnya PPK dan Panwascam bertindak sebagai wasit mengabulkan permintaan para saksi. Karena dari enam saksi partai yang hadir saat itu lima saksi meminta agar dilakukan pengitungan ulang.

"Waktu itu saksi partai yang meminta untuk dilakukan pengitungan ulang ada lima partai yakni partai Golkar, Gerindra, PAN,PPP dan Perindo, hanya saksi dari PDIP yang diam," ujarnya.

Sedangkan, di Dapil 1,2 dan 4 pihaknya melihat sangat mudah dilakukan buka kotak suara dan pengitungan suara ulang jika diminta para saksi demi terciptanya Pemilu jujur dan adil.

"Atau jangan-jangan ada memo perselingkuhan antara petugas KPPS dengan penguasa daerah tersebut untuk memenangkan partai tertentu dan calon tertentu," selorohnya.

Ia berharap Bawaslu Pesisir Barat dapat menjadi wasit yang adil dan KPU Pesisir Barat menjadi panitia penyelenggara yang baik.

"Apa susahnya sih tinggal hitung ulang, kalau memang tidak berbuat salah kenapa harus takut,apa yang di khawatirkan," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/ Saidal Arif)