Mahfud MD Pastikan TPN Ajukan Hak Angket, Kini Siapkan Bukti

PDIP Bantah Ingin Makzulkan Jokowi

Di sisi lain, PDIP turut buka suara soal rencana TPN mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud, PDIP mengaku hanya ingin menbongkar kecurangan selama Pilpres 2024 berlangsung.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024) lalu.

Di hadapan awak media, Hasto menyebut pihaknya akan menggunakan berbagai aspek untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Ini kan baru dikaji, terhadap kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika," kata Hasto.

Ia menyebut, bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024 tengah dihimpun Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Hasto lantas menyinggung temuan pakar telematika, Roy Suryo, soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

"Menemukan bahwa audit forensik yang dilakukan ternyata Sirekap yang versi original itu justru tidak dilakukan," ucapnya.

Namun, Hasto belum bisa memastikan kapan hak angket akan diajukan di DPR.

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pihaknya tidak berniat untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket.

Todung berujar, hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pemilu 2024.

“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan," kata Todung dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pun disebutnya telah mendukung rencana hak angket ini.

Ia memastikan, Megawati tidak memiliki nait untuk memakzulkan Jokowi seperti isu yang beredar kini.

“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDIP untuk mundur,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)