Mahfud MD Pastikan TPN Ajukan Hak Angket, Kini Siapkan Bukti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD memastikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bakal mengajukan hak angket ke DPR RI.

Mahfud MD menyebut hak angket dari TPN Ganjar-Mahfud tersebut terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Lantas Mahfud menyebut, TPN sudah menyiapkan bukti dan tinggal menunggu waktu untuk mengajukan hak angket.

Eks Menkopolhukam itu mengatakan, TPN saat ini sudah mengantongi banyak bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun, pihaknya masih akan menunggu pengumuman hasil perhitungan atau real count Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan hak angket.

Ditemui di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Jumat (1/3/2024), Mahfud membantah rencana pengajuan hak angket hanya gertakan belaka.

"Enggak diam, memang nunggu keputusan resmi KPU, siapa yang angkanya terbanyak nah baru tiga hari setelah itu sidang," ujar Mahfud.

"Sama dengan angket, (katanya) kok angket cuma gertak-gertak? Loh nunggu sidang DPR dong, kalau enggak sidang DPR angket diserahkan ke mana, ke rumahmu? Jadi diserahkan ke DPR saat sidang, diserahkan secara resmi," imbuhnya.

Meski tidak secara langsung terlibat dalam pengajuan hak angket nanti, Mahfud dapat memastikan rencana tersebut akan berjalan.

Ia pun menjelaskan, pihaknya hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengajukan hak angket tersebut.

"Jalur hukum jalan, kami yakin punya bukti yang kuat, angket itu sudah diurus orang partai," ucap Mahfud.

"Saya tidak ikut dalam angket tapi saya pastikan angket jalan, karena saya tidak ikut tapi memberikan jalan terkait instansinya."

Sama seperti hak angket, kata Mahfud, kubu 03 juga akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilu 2024.

Namun, Mahfud dan kubu 03 masih akan menunggu pengumuman resmi terkait pemenang Pilpres 2024 dari KPU.

"Nunggu sidang, masyarakat jangan disesatkan. Kalau gugatan ke MK harus nunggu keputusan KPU dulu. Ini enggak gembos, makin keras pompanya," ujarnya.

PDIP Bantah Ingin Makzulkan Jokowi

Di sisi lain, PDIP turut buka suara soal rencana TPN mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud, PDIP mengaku hanya ingin menbongkar kecurangan selama Pilpres 2024 berlangsung.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024) lalu.

Di hadapan awak media, Hasto menyebut pihaknya akan menggunakan berbagai aspek untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Ini kan baru dikaji, terhadap kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika," kata Hasto.

Ia menyebut, bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024 tengah dihimpun Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Hasto lantas menyinggung temuan pakar telematika, Roy Suryo, soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

"Menemukan bahwa audit forensik yang dilakukan ternyata Sirekap yang versi original itu justru tidak dilakukan," ucapnya.

Namun, Hasto belum bisa memastikan kapan hak angket akan diajukan di DPR.

Sementara itu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut pihaknya tidak berniat untuk memakzulkan Jokowi melalui hak angket.

Todung berujar, hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pemilu 2024.

“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan," kata Todung dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pun disebutnya telah mendukung rencana hak angket ini.

Ia memastikan, Megawati tidak memiliki nait untuk memakzulkan Jokowi seperti isu yang beredar kini.

“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDIP untuk mundur,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)