PDIP Khilaf Usung Gibran jadi Wali Kota Solo dan Umbar Kejelekkan Jokowi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - PDI Perjuangan (PDIP) disebut khilaf mengusung Gibran Rakabuming Raka jadi Wali Kota Solo. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut hal itu didasari kemajuan yang diraih ayahnya Joko Widodo. 

Selain mengaku khilaf mengusung Gibran Rakabuming Raka jadi Wali Kota Solo, PDIP juga menyebut kesalahan era Presiden Joko Widodo. 

Meski begitu untuk kemajuan di Solo, PDIP mengakui keberhasilan Joko Widodo saat jadi wali kota. 

"Ya kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Diakui Hasto, belakangan ini, PDIP menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Presiden Jokowi itu malah menyebabkan utang negara yang sangat besar.

Ia mengatakan, utang pemerintah hampir mencapai 196 miliar dollar AS, sedangkan utang dari sektor swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dollar AS.

"Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius," ujar Hasto.

Ia melanjutkan, di tengah persoalan tersebut, praktik nepotisme di kalangan keluarga dan kerabat dekat Jokowi justru menguat.

Sebagaimana diketahui, PDIP merupakan partai politik pengusung utama Gibran Rakabuming dalam Pilkada Solo 2020 lalu.

Namun, kini, Gibran dan PDIP justru berpisah jalan, setelah Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Padahal, PDIP telah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Kini, pasangan Prabowo-Gibran pun telah diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, meski sengketa hasil Pilpres 2024 masih berlangsung di MK.

Hasto Sentil Jokowi soal Nepotisme

Hasto kembali mengkritisi Presiden Jokowi soal praktik nepotisme.

Lantaran, saat ini hampir seluruh keluarga atau orang dekat Jokowi digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

"Hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024).

Bahkan, Hasto mengatakan, untuk menempati posisi jabatan strategis harus mengenal Jokowi sejak menjadi wali kota Solo.

"Kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo."

"Ini kan anti meritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan?" ujar Hasto.

Hasto pun mencotohkan, kabar Marsdya Tonny Harjono akan menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Hal tersebut, dianggap Hasto bernuansa nepotisme, karena istri Tonny merupakan saudara dari Iriana Joko Widodo.

"Sekarang yang menjadi KSAU itu juga menikah sama saudaranya Ibu Iriana, ya Pak Tonny, Marsekal Tonny, itu istrinya meninggal kemudian dijodohkan oleh katanya Ibu Iriana, dan kemudian jadi saudaranya," ucap Hasto.

Contoh lainnya lagi adalah sekretaris pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, kini juga digadang-gadang akan menjadi calon bupati Boyolali.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)