Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Ungkap Alasan Bansos Dirapel

"Demikian pula program lain yang ada di ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya kan empat kali setahun. Kemudian Kartu Sembako juga dua bulan, jadi setahun enam kali, jadi rapel pertimbangan itu," tuturnya. 

Dana untuk Jokowi Bagi-bagi Bantuan 2019-2024 Tembus Rp 801 M

Kemudian, Sri Mulyani membeberkan rincian dana untuk Jokowi membagikan bantuan ke warga saat kunker selama 2019-2024 atau lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, dana tersebut dianggarkan sebesar Rp 110 miliar.

Namun, realisasi penggunaan dana tersebut, kata Sri Mulyani hanya 52 persen atau Rp 57,2 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2020, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 116,2 miliar dengan realisasi Rp 77,9 persen atau 67 persen.

"Tahun 2021, alokasi anggaran Rp 119,7 miliar, realisasi Rp 102,4 miliar atau 86 persen," kata Sri Mulyani.

Pada tahun 2023, pemerintah menganggarkan untuk pembagian bantuan oleh Jokowi mencapai Rp 156,5 miliar.

Hanya saja, realisasinya tidak seluruhnya yaitu Rp 127,8 miliar atau 82 persen dari total anggaran.

"Dan tahun 2024, ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan RP 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret-April, ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen," pungkas Sri Mulyani.

(Tribunlampung.co.id/Tribunnews)